Instrumen hukum tidak boleh arogan terhadap masyarakat, situasi seperti ini masyarakat semakin melarat sehingga aparatur hukum diperlukan untuk melakukan edukasi dan solusi kalaupun melakukan penindakan harus juga selektif melihat mens rea apakah memang disengaja atau ada faktor kausalitas/sebab musababnya. Jangan buat masyarakat tambah sengsara karena hal itu akan menimbulkan perlawanan dan kontra narasi.
Program Vaksinasi dan Kontra Narasi
Kita masih punya persoalan yang ke dua, yaitu perihal program vaksinasi. Masih banyak masyarakat yang menolak untuk di vaksin.Â
Penulis berspekulasi mungkin saja masyarakat tidak mendapatkan pemahaman secara utuh / teredukasi terkait program vaksinasi. Karena jika kita berselancar di dunia maya banyak kontra narasi  terkait program vaksinasi bukan tidak mungkin akan mempengaruhi masyarakat.
Kontra narasi ini yang harus di jawab oleh pemerintah dengan turun langsung ke masyarakat, masyarakat harus di berikan informasi yang utuh menggunakan bahasa yang mudah di cerna. Karena jika pemerintah hanya menyampaikan edukasi di media maka informasi itu akan diperhadapkan dengan kontra narasi yang dapat menyusupi masyarakat untuk tidak mengikuti program vaksinasi.
Penulis juga telah mengikuti program vaksinasi dosis pertama pada tanggal 19 Juli 2021 yang diselenggarakan di stasiun Jakarta Kota, sebelumnya penulis juga kekeh untuk tidak vaksin, karena penulis termakan dengan kontra darasi pada saat penulis berselancar di dunia maya namun penulis mengamati teman-teman sejawat yang telah di vaksin dan penulis mengambil kesimpulan bahwa vaksin tidak berbahaya.
Ketika penulis mau di vaksin ada mekanisme yaitu pengecekan dokumen, pengecekan tensi, kebutuhan oksigen dalam tubuh, serta di skrining, ditanyakan riwayat penyakit setelah skrining oleh satgas/dokter yang berkompeten baru masuk ke tahap berikutnya yaitu tahap penyuntikan. dan puji Tuhan sampai saat ini penulis dalam keadaan baik-baik saja, itu artinya vaksin tidak berbahaya.
Kesimpulan
Penulis mau sampaikan bahwa covid-19 belum berakhir statusnya sebagai pandemi dan sudah bermutasi menjadi beberapa varian yang lebih mematikan dan sangat sulit di taklukan, ayo kita satu frame berpikir bahwa badai pandemi adalah musuh kita bersama yang harus kita perangi secara gotong-royong.
pemerintah harus menjamin kebutuhan dasar hidup masyarakat Indonesia dan masyarakat harus memproteksi diri untuk tidak tertular, dan pejabat yang korup harus di seret di hadapan pengadilan untuk di adili. Walaupun tren angka penularan dan angka kematian berhasil di tekan tetapi kita harus tetap waspada dan jangan panik.Â
Tindakan pro justisia sebisa mungkin dibarengi dengan edukasi dan solusi bukan berdampak mala petaka bagi masyarakat. Pemerintah harus memperbaiki komunikasinya kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keonaran.
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!