Beberapa rancangan kebijakan yang diambil pemerintah belakangan ini meresahkan warga, mulai dari kenaikan Uang Kuliah Tunggal hingga Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). Akan tetapi, beberapa orang masih sulit membedakan kata “kebijakan”, “kebajikan” dan “kebijaksanaan”. Dalam wacana kebahasaan, kata-kata ini dikenal dengan istilah homonim karena memiliki bunyi yang mirip tetapi artinya berbeda sama sekali.
Kata “Kebijakan” (policy) merujuk pada seperangkat ide atau rencana tindakan dalam situasi-situasi khusus yang telah disetujui secara resmi oleh sekelompok orang. Kata kebijakan biasanya digunakan dalam dunia organisasi bisnis, pemerintah maupun partai politik.
Kata “Kebajikan” (virtue) merujuk pada kualitas moral yang baik dalam diri seseorang. Kebajikan merupakan kualitas umum dalam diri seseorang yang baik secara moral. Sebagai contoh, Platon, seorang filsuf Yunani kuno, mengungkapkan adanya empat kebajikan dasar perlu yang dimiliki oleh manusia sepanjang hidupnya. Pada masa kanak-kanak, manusia perlu melatih keadilan, misalnya dengan menahan diri untuk tidak mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Sikap ini adalah cikal bakal pendidikan anti korupsi.
Pada masa remaja, manusia perlu melatih keugaharian (tahu batas) dalam tindakannya. Manusia tidak bisa mengikuti keinginan dan hasratnya secara buta. Pada masa dewasa, manusia perlu melatih kearifan (prudence) agar mampu bertindak sesuai kewajiban. Pada masa senja, seorang manusia perlu memiliki keberanian (courage) untuk menghadapi kematian.
Sementara itu, kata “Kebijaksanaan” (wisdom) merujuk pada kemampuan manusia untuk menggunakan akal budi dan pengalamannya dalam menilai dan mengambil keputusan yang baik. Aristoteles, murid Platon, membagi kebijaksanaan menjadi tiga ranah yaitu: kebijaksanaan teoretis (misalnya dalam ilmu matematika), kebijaksanaan praksis (misalnya dalam bidang etika dan politik), serta kebijaksanaan teknis (misalnya dalam ilmu kedokteran, permesinan, pertukangan).
Meskipun berbeda arti, ketiganya memiliki kaitan yang tak terpisahkan. Agar menghasilkan kebijakan yang baik bagi masyarakat umum, setiap pengambil kebijakan haruslah orang yang memiliki kebajikan, artinya memang baik dan bukan saja pura-pura terlihat baik. Kebajikan itu bersumber dari kebijaksanaan yang dilatih dan diasah setiap hari. Sebagai bangsa yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, kita juga yakin bahwa Tuhan adalah sumber kebijaksanaan itu sendiri.
