Selain Pilpres dan Pileg Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia selalu menjadi peristiwa penting yang menyedot perhatian publik. Sebagai mekanisme utama demokrasi, pemilu bertujuan untuk menentukan pemimpin di setiap daerah. Sejak masa reformasi, pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan yang signifikan, baik dalam pelaksanaannya maupun dalam aturan mainnya. Namun, meskipun pemilu seharusnya menjadi mekanisme demokratis namun kenyataannya, pemilu sering kali lebih menguntungkan elit politik sementara rakyat di daerah tetap menderita. Ketimpangan ini menimbulkan ironi di mana pemilu menjadi ajang kegembiraan bagi elit politik di pusat. Menjelang pendaftaran bakal calon kepala daerah tak sedikit yang terpaksa mengurungkan niatnya namun bertukar posisi pada jabatan strategis lainnya. Ironinya rakyat yang menjadi pemilih utama di daerah tak berkesudahan menghadapi berbagai kesulitan.
Mobilisasi dan kampanye politik merupakan salah satu aspek yang menunjukkan betapa besarnya pengeluaran partai politik untuk memenangkan pemilu. Dengan dana yang melimpah, partai politik dan calon legislatif menggunakan berbagai strategi kampanye untuk menarik perhatian publik, termasuk melalui iklan di media massa dan media sosial. Bagi elit politik, pemilu adalah ajang untuk mempertaruhkan posisi dan kekuasaan mereka. Selain mendapatkan kekuasaan, kemenangan dalam pemilu juga membawa manfaat ekonomi dan sosial bagi mereka yang terpilih. Tidak jarang, praktik politik uang dan manipulasi media serta opini publik menjadi strategi yang digunakan untuk memastikan kemenangan. Praktik-praktik ini semakin menegaskan bahwa pemilu sering kali lebih menjadi ajang perebutan kekuasaan bagi elit daripada representasi suara rakyat.
Di sisi lain, rakyat tetap menghadapi realitas sosial-ekonomi yang berat. Ketimpangan ekonomi dan sosial masih menjadi masalah utama yang dialami oleh masyarakat. Banyak rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan, mengalami pengangguran, dan kesulitan mengakses layanan publik yang memadai. Janji-janji politik yang disampaikan selama kampanye sering kali tidak ditepati, menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap politik dan pemerintah. Dampak negatif pemilu bagi rakyat juga tidak bisa diabaikan. Konflik sosial dan kekerasan yang terjadi selama pemilu, serta penurunan kualitas hidup akibat fokus elit pada kepentingan pribadi, menambah beban bagi rakyat. Situasi ini semakin mempertegas bahwa pemilu yang seharusnya menjadi mekanisme untuk memperbaiki kehidupan rakyat, justru seringkali memperparah penderitaan mereka.
Ketimpangan akses dan representasi dalam sistem pemilu menjadi salah satu kritik utama terhadap proses pemilu di Indonesia. Ketidakadilan dalam sistem pemilu dan peran uang dalam politik yang menguntungkan elit semakin memperburuk situasi. Untuk mengatasi masalah ini, reformasi sistem pemilu menjadi sangat penting. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu harus ditingkatkan, serta partisipasi rakyat dalam proses pemilu harus diperluas. Beberapa negara lain telah berhasil mengurangi ketimpangan dalam pemilu melalui berbagai reformasi. Studi kasus dari negara-negara ini bisa memberikan pelajaran berharga yang dapat diterapkan di Indonesia untuk memastikan pemilu yang lebih adil dan representatif.
Secara keseluruhan tak tertutupi perbedaan nyata antara kegembiraan elit dan kesengsaraan rakyat selama pemilu. Reformasi sistem pemilu menjadi solusi konkret yang harus segera dilakukan agar pemilu benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Pentingnya kesadaran publik dan keterlibatan aktif dalam proses demokrasi juga tidak bisa diabaikan. Hanya dengan demikian, pemilu dapat berfungsi sebagai mekanisme demokratis yang sesungguhnya, bukan sekadar ajang keriuhan bagi elit politik sementara rakyat tetap menderita.
