Kalau pada tingkat pelayanan umum masih sangat minim perhatian, maka pada tingkat masyarakat perlakuan terhadap difabel lebih buruk lagi. Minim kesadaran dan tak tercipta ruang yang memadai agar terjadi interaksi sosial yang cukup antara difabel dengan masyarakat di lingkungan sekitar.
Pada level keluarga dan masyarakat, umumnya difabel dipandang hanya sebagai tanggung jawab keluarga yang memiliki anggota difabel. Sehingga mereka sendiri yang merasa perlu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan seorang difabel di rumah mereka. Itupun tidak semua memikirkan hal itu. Selebihnya saya yakin bahwa hampir 100% keluarga yang ingin membangun rumah tidak berpikir untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang akan sangat bermanfaat bila suatu saat nanti rumah mereka kedatangan tamu seorang difabel.
Untuk mengatasi hal ini sekaligus memberi kesadaran akan pentingnya kesetaraan, pemerintah bisa memulainya dengan cara mewajibkan setiap orang yang hendak mengurus IMB untuk melengkapi desain rumahnya dengan fasilitas-fasilitas ramah difabel standar. Jika saat ini IMB mewajibkan adanya desain fasilitas khusus misalnya pengolahan limbah rumah tangga, kenapa sarana untuk difabel tidak bisa?
Demikian beberapa hal yang dapat saya ulas untuk saat ini. Perlu dicatat bahwa dengan minimnya fasilitas-fasilitas seperti yang saya uraikan di atas, secara tidak langsung menggiring difabel untuk enggan bersosialisasi dan berbaur di area-area publik. Difabel akan berpikir dua kali saat hendak pergi ke tempat-tempat yang tidak ramah dengan dirinya.
Akhirnya, kalau berbicara mengenai disabilitas dalam lingkup yang sangat sempit saja sudah begitu banyak diskriminasi ditemukan, apalagi untuk skop yang luas? Masih terlalu banyak masalah yang perlu diselesaikan. Semoga pemerintah dan masyarakat segera sadar untuk menaruh perhatian mendalam bagi pemenuhan kebutuhan kaum difabel sebagai sesama umat ciptaan Tuhan yang sejajar dan setara. (PYL)
Â
Sumber foto: lintasntt.com.
Sumber sketsa: Permen PU No 30/PRT/M/2006.