River City dan Perbaikan Transportasi Mencuat di Diskusi PATSI UMI Menakar RPJMD Sulsel (sumber gambar: dok/Humas Kota Makassar)
Persatuan Alumni Teknik Sipil (PATSI) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar menggelar diskusi awal tahun bertajuk "Menakar Kebijakan Infrastruktur RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023, Selasa 1 Januari 2108, di Cafe M61, Jl. Anggrek Makassar.
Diskusi yang dihadiri Dekan Fakultas Teknik UMI Ir. H. Mukhtar Syarkawi, MT ini dipandu oleh Dr. Ir. Andi Alifuddin yang kini menjabat Ketua Prodi Teknik Sipil umi, Â dengan menghadirkan pemateri Dr. Nur Khaerat Nur, serta penanggap Dr. Â Ir. H. Â Lambang Basri MSc IPM (Pakar Transportasi), Â Ir. Mas'ud Sar MSc (Pakar Keairan) dan Dr. Ir. Muh Ishak Tjenne (Pakar Sanitasi/Cipta Karya).
Dalam diskusi tersebut mencuat beberapa usulan atau rekomendasi dari sejumlah alumni Teknik Sipil UMI kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya dalam bidang infrastruktur.
Dr. Lambang menilai mainset membangun dalam RPJMD Sulsel masih dominan terkait kapasitas bukan konektivitas. Menurutnya yang perlu dilakukan Pemprov Sulsel yang dikomandoi Nurdin Abdullah salah satunya adalah bagaimana membuat jalan alternatif antar kabupaten agar memudahkan akses masyarakat dan pengaturan sistem transportasi.
"Revolusi Industri 4.0 atau era teknologi informasi ini harus juga bisa digunakan untuk perbaikan transportasi. Bagaimana transportasi kita ini dapat terakses dalam sistem informasi yang jelas," kata Lambang
Ketua MTI Sulsel ini juga menekankan agar dalam membangun infrastruktur harus betul-betul mengutamakan mutu. Harus ada tanggungjawab dan rasa malu dari kontraktor dan pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan agar mutu dan umur infrastruktur bisa lebih lama.
"Di Selandia Baru ada jenis jalan dibangun umurnya 118 tahun dan di Australia ada umurnya 86 tahun. Sedangkan kita disini kadang belum tuntas dibangun sudah ada yang lubang-lubang. Apa yang ingin saya katakan bahwa memang penting kita lirik namanya mutu dan apa yang menjadi perangkat mutu itu, " jelas Lambang.
Khusus bidang sanitasi Dr. Muh. Ishak Tjenne, menilai Pengelolaan Sampah dan Air Limbah Rumah Tangga belum sepenuhnya menjadi perhatian Serius Pemerintah daerah, sesuai amanat UU 23, bahwa Pengelolaan Sanitasi merupakan urusan wajib pemerintah kab/kota.
Untuk mempercepat pencapaian Universal Acces 100-0-100 tahun 2019 sesuai amanat Presiden RI, maka pemerintah daerah dapat berbagi peran dengan masyarakat dalam hal pengelolaan Sanitasi, bukan hanya pendekatan pengelolaan Institusi sehingga keterbatasan dana operasional dapat diminimalkan, karena minimnya pengelolaan sanitasi di daerah sering dana operasinal dijadikan kendala.
"Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dapat berperan dalam memberikan pembinaan, edukasi dam bimbingan kepada pengelola ditingkat kab/kota, Bagaima sistem pengelolaan sanitasi yang baik dan benar serta menghasilkan APBD bagi daerah tersebut. Sebutlah salah satu Contohnya adalah Penyedotan Tinja Terjadwal yang di Sulawesi Selatan sudah dilakukan di Makassar dan Soppeng, walaupun masih perlu Pembinaan.
