Pria berkacamata dengan kemeja putih turun dari mobilnya. Rombongan lain di belakangnya kemudian mengikuti. Ia berjalan menelusuri peti-peti kemas yang berbaris tersusun rapih. Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi atau akrab dipanggil Pak BKS ini mendatangi pelabuhan peti kemas di Samarinda.
Bukan kunjungan biasa, kedatangan Menhub BKS ingin melihat langsung kondisi pascaperistiwa operasi tangkap tangan (OTT) Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli kepolisian atas dugaan pungutan liar (pungli) pelabuhan. Praktik ilegal ini mengakibatkan biaya bongkar peti kemas melambung sangat tinggi. Ini yang membuat pengusaha menjerit.
“Saya sangat menyesali kondisi ini,” kata Menhub BKS saat berkunjung ke sana.
Pantas kalau Pak BKS kecewa dengan dugaan aksi premanisme tersebut. Bagaimana tidak, ternyata modus dari pungli tersebut adalah dengan cara memeras pada pengusaha yang hendak melakukan bongkar muat barang. Pelaku-pelaku ini menetapkan tarif buruh secara sepihak. Pun nominalnya tak tanggung-tanggung.
Sebelumnya, Polri melakukan penggeledahan pada hari Jumat (17/3) di beberapa titik antara lain Kantor TKBM Komura, PT PSP, dan Pelabuhan Palaran. Hasilnya, uang tunai senilai Rp 6,1 miliar.
Kalau berdasarkan keterangan sementara pihak kepolisian, pungli tersebut untuk membayar buruh. Faktanya berbeda, pekerjaan di sana lebih banyak menggunakan mesin ketimbang tenaga manusia sehingga tak ada toleransi lagi.
“Saya mengapresiasi tindakan Bareskrim Polri terhadap OTT di Pelabuhan Palaran dan saya minta agar tidak segan-segan menindak segala bentuk pungutan liar,” ujar pak menteri.
Pungli bisa berakibat pada competitiveness bongkar muat dan angkutan logistik barang. Kalau kata BKS, bisa melemahkan perekonomian Indonesia. OTT ini tentu menjadi pelajaran bagi semua pihak. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatiannya terhadap kejadian OTT dan meminta agar kejadian seperti ini tidak terulang.
“Bapak Presiden selalu mengingatkan agar kita dapat meng-improve diri menjadi lebih baik agar tidak ada peristiwa OTT lainnya. Oleh karenanya kita support Polri untuk menindaklanjuti kasus ini sampai tuntas,” jelas Budi Karya Sumadi.
Dengan lebih mengoreksi diri, tentunya kata BKS akan tercipta pelayanan good governance sehingga iklim investasi bangkit tak tanggung-tanggung. Ke depan, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan menyusun aturan baru agar kepabeanan lebih mudah dan murah. Angka Rp 6,1 miliar ini baru yang ketahuan, bagaimana selain itu?
