"Proyek LRT ini ditandatangani antara Dirjen Perkeretaapian dan Adhi Karya dengan nilai kontrak Rp 23,3 trilun, termasuk PPN dan di luar bunga selama pendanaan," kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono.
Dengan kontrak tersebut, kata Arief, perusahaan ini mendapatkan ‘Letter of Goverment Guarantee’ dari pemerintah Indonesia. Dimana, surat jaminan pemerintah tersebut dapat digunakan untuk mencari sumber pendanaan, baik dari dalam atau luar negeri.
Misal, dengan menerbitkan obligasi seperti yang dilakukan perusahanan konsorsium swasta Malaysia saat membangun MRT. Mereka menerbitkan obligasi dan bond dengan jaminan kontrak dari Pemerintah Malaysia.
Langkah ini dinilai tepat. Dengan adanya kontrak antara Menhub Budi Karya dengan PT Adhi Karya, maka proyek LRT bisa saja selesai lebih cepat, karena akan mudah mencari pendanaan dari pasar modal, dan mengajar investor dari luar negeri.
Karena selama ini PT Adhi Karya membangun proyek berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2016, perubahan atas Perpres No. 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jabodebek, tak pernah ada kontrak dengan Kemenhub.
“Akibat keteledoran Menhub yang terdahulu yang kurang bisa merealisasikan visi misi Presiden,” kata Arief mengungkapkan alasannya.
“Ini patut di apresiasikan kepada Menhub yang mengerti visi dan misi Presiden Joko Widodo dengan cepat mengambil kebijakan untuk mengatisipasi agar proyek LRT tidak mangkrak,” tambah dia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
