Kesenjangan Sosial Bersama Anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon

Kesenjangan sosial, pengangguran dan premanisme tumbuh subur dalam gerak mekanisme pembangunan Banten. Virus KKN sudah mendarah daging di lingkungan birokrasi Banten dan Partai Politik adalah kawan setia. Menurut Bapak Drs. H. Syihabudin Sidik, MS.i, salah satu anggota Dewan Komisi II di kota Cilegon (06/06), mengatakan bahwa kesenjangan social yang terjadi saat ini dikarenakan kurangnya dan masih sangat jauhnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Menurut data, sejak tahun 2001 sampai 2011, Banten tidak mengalami kemajuan yang berarti jika dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain yang sebaya. Pada tahun 2001, IPM Banten sebesar 65,3% sedangkan pada tahun 2009 mencapai 70,6%. Sepintas, data statistik ini memang menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun jika dibandingkan dengan hasil yang diraih propinsi lain, maka nasib IPM Banten sungguh sangat menyesakkan!

Menurutnya, sudah banyak yang dilakukan pemerintah untuk dapat memperkecil angka kesenjangan social, hanya saja belum maksimal. Di Cilegon sendiri saja, dicanangkan program-program yang sifatnya konsumtif yang dibagi-bagikan langsung kepada para warga berupa BML (Bantuan Masyarakat Langsung), kemudian yang sifatnya produktif, contoh usaha-usaha, pembangunan rumah layak huni, pendidikan gratis dan kesehatan gratis.

Kita juga mencanangkan program pinjaman lunak, RTS (Rumah Tangga Sasaran), ini bisa ditukar dengan BML (Bantuan Masyarakat Langsung), Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah), Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). “Kalau ini intensive dilakukan di tiap tahun dan jadi prioritas utama, kesenjangan social akan semakin kecil,” tegasnya.

Saat ditanyai mengapa kesenjangan social kebanyakan dialokasikan untuk pembangunan, ia pun menjawab “Tidak semua 100% salah birokrasi, yang salah adalah pembuat UU diatas, dari pusat maupun Presiden, yang sekarang uang itu boros kearah birokrasi dan sekarang saja kalau ada proyek itu harus ada panitia,setiap panitia tersebut dapat honor, yang seharusnya ke masyarakat akhirnya lari juga ke birokrasi. Ini juga membantu PNS-PNS yang gajinya kecil (untuk Indonesia kalau di Cilegon sudah dihargai jerih payahnya),” ujar pria berkacamata ini.

Ia juga berharap kepada pemerintah dan birokrasi agar dapat mewujudkan Banten kearah yang lebih makmur. “Yang penting berkah, karena bermafaat bagi semua masyarakat, sehingga kesenjangan social itu tidak ada, karena ini membuat tidak nyaman,” tambahnya.