Kehadiran kelompok masyarakat sipil dalam sebuah sistem politik merupakan hal yang penting untuk mendorong agenda pemerintahan agar lebih sejalan dengan apa yang menjadi kepentingan masyarakat lokal maupun internasional. Masyarakat sipil akan memposisikan diri sebagai kelompok penekan pemerintah, hal ini ditujukan agar pemerintah mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Palestina. Sejak Nakba 1948, masyarakat sipil di Australia memberikan perhatian khusus terhadap Gaza dan rakyat Palestina dengan mayoritas dukungan untuk gencatan senjata permanen (UN Palestinian Rights Committee, 2024).
Merujuk pada laman resmi Grassroots Justice Network, The Australian Centre for International Justice (ACIJ) merupakan lembaga independen yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Australia dalam menginvestigasi dan mengadili kejahatan. ACIJ memberikan akses untuk memperjuangkan keadilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Desakan yang dilakukan oleh ACIJ bukanlah yang pertama kali, pada tanggal 19 Oktober 2023, ACIJ melakukan rilis media mengenai pernyataan bergabungnya masyarakat sipil Australia dalam solidaritas untuk Gaza (ACIJ, 2023). Terdapat 87 organisasi yang menyerukan gencatan senjata dan diakhirinya penargetan warga sipil di Gaza. Keprihatinan ACIJ terhadap Palestina atas serangan udara Israel yang menewaskan banyak sekali anak-anak yang tidak bersalah dan segala kekejaman Israel yang tidak manusiawi. Sejak saat itu, ACIJ mendesak pemerintah Australia harus terus menyerukan perlindungan warga sipil dan tidak mengabaikan International Human Rights Law.
Dalam pidatonya di Konferensi CSO 2024 yang membahas masalah Palestina yang diselenggarakan oleh United Nations Palestinian Rights Committee pada tanggal 3 April 2024, Rawan Arraf yang juga sebagai bagian dari The Australian Centre for International Justice, menyoroti respons kuat dari masyarakat sipil Australia terhadap serangan militer hebat di Gaza. Ia mencatat bahwa respons tersebut "beragam dan meluas", didorong oleh tuntutan publik yang kuat untuk gencatan senjata permanen.
Masyarakat sipil pada awalnya mengeluarkan pernyataan menyerukan gencatan senjata permanen yang didukung oleh lebih dari 100 organisasi, terutama karena Parlemen tetap diam terhadap kekejaman yang terjadi di Gaza dan lebih berfokus pada serangan Palestina di Israel pada 7 Oktober 2024 oleh kelompok bersenjata Palestina. Pengabaian pemerintah Australia dan mayoritas Parlemen Australia terhadap apa yang menjadi isu pelanggaran hak asasi manusia dan genosida kian tak menemukan arah penyelesaian. Masyarakat sipil di negeri kanguru ini bangkit menjadi garda depan dalam perjuangan hak asasi manusia bagi rakyat Palestina melalui gerakan solidaritasnya. Salah satunya adalah di setiap akhir pekan, jalan-jalan utama di berbagai kota dipenuhi massa yang menuntut gencatan senjata. Gerakan ini merupakan gerakan anti-perang terbesar sejak invasi Irak-- mencerminkan dukungan mayoritas rakyat Australia untuk perdamaian.
Rawan Arraf juga menyatakan bahwa kelompok masyarakat sipil Palestina telah menyambut, mendukung, dan memobilisasi untuk membantu mereka yang tiba dari Gaza-- mencapai 350 orang saat itu. Ketika Rawan melakukan kunjungan ke kota kecil di Newcastle yang diduduki oleh masyarakat Awabakal, Ia diajak untuk mengadakan diskusi untuk Palestina. Serangkaian forum publik untuk mendidik komunitas dan mengorganisir langkah untuk mengakhiri keterlibatan Australia dalam kejahatan Israel. Hal ini disebabkan oleh kecemasan masyarakat dalam perjalinan kontrak bisnis Australia Valley Group dengan perusahaan senjata Israel dengan penjualan teknologi militer Israel kepada militer Australia.
Solidaritas dari masyarakat sipil merupakan aksi nyata yang dapat dilakukan dengan menyerukan gencatan senjata dan mengakhiri kekerasan kolonial, penduduk, dan apartheid Israel berdasarkan pernyataan dari Layanan Hukum Aborigin Victoria dan New South Wales. Adanya kerjasama Israel dan Australia mendorong masyarakat sipil untuk mendorong pemerintah mengakhiri dengan langkah-langkah yang memang memberhentikan Israel. Rawan Arraf juga memberikan pandangannya kepada Menteri Pertahanan yang gagal memenuhi kewajiban hukum Australia dalam penyelidikan, peninjauan, dan evaluasi hubungan politik, militer, dan ekonomi dengan Israel. Solusinya adalah Australia seharusnya memberlakukan embargo senjata dua arah, dan Australia harus membatalkan kontrak yang ada dengan produsen senjata Israel. Selain itu, Australia seharusnya mengeluarkan peringatan kepada warga negara ganda tentang tanggung jawab kriminal ketika bertugas atau menjadi sukarelawan di militer Israel.
Di Australia, respon masyarakat sipil terhadap krisis di Gaza menunjukan solidaritas dan komitmen yang signifikan melalui aksi demonstrasi dan pernyataan publik untuk terus mendesak pemerintah dalam mengakhiri kekejaman Israel. The Australian Centre for International Justice menjadi salah satu aktor utama yang memperjuangkan keadilan bagi pelanggaran hak asasi manusia. Bersama lebih dari 100 organisasi lainnya, seruan gencatan senjata permanen dan penghentian penargetan warga sipil di Gaza menjadi ambisi besar melalui pidato Rawan Arraf.Â
Daftar PustakaÂ
Grassroots Justice Network. (n.d.). Australian Centre for International Justice. https://grassrootsjusticenetwork.org/connect/organization/australian-centre-for-international-justice/
Press Conference: The Permanent Observer of the State of Palestine to the United Nations, Ambassador Riyad Mansour on the situation in the Middle East https://webtv.un.org/en/asset/k1e/k1e1nebcu3Â
UN Palestinian Rights Committee. (2024). Voices for Gaza: Australian Civil Society's Stand Against Gaza Violence - Rawan Arraf at the UN. YouTube. https://youtu.be/-33dAsZdFkQ?si=-gvWfvEk3_kuZvoJÂ
