Kamis, 1 Maret 2012 Hendardji Soepandji hadir sebagai pembicara dalam diskusi publik yang diselenggarakan PB HMI pada Kamis, (1/3) sore. Diskusi yang digelar di markas HMI Jl. Diponegoro 16A Menteng, Jakarta Pusat ini, mengangkat tema “Premanisme Marak, Perlukah Mengesahkan RUU Kamnas?”. Selain Mayjend TNI (Purn) Drs. H. Hendardji Soepandji, SH, hadir juga pembicara lain, Brigjend TNI Hartind Asrin, Kepala Puskom Kemhan RI dan Neta S. Pane dari Indonesia Police Watch. Sekitar 70an aktivis memenuhi ruangan lantai 2 sekretariat yang berukuran 5 x 10 meter ini. Hendardji yang diberi kesempatan untuk menjadi pembicara pertama, memaparkan 3 faktor yang turut memberi andil dalam meningkatkan premanisme terutama di ibukota. “Tiga hal yang harus dibenahi. Pertama, tata kota, karena karakter kota mencerminkan karakter masyarakatnya. Kota yang kumuh menjadi sumber maraknya premanisme. Kedua, pemerataan kesejahteraan untuk mempersempit kesenjangan dan Ketiga, Komitmen aparat penegak hukum,” papar calon independen Gubernur DKI Jakarta ini. Sementara itu, baik Neta maupun Brigjen Hartin, lebih menyoroti perlunya perangkat hukum untuk mengatasi premanisme, salah satunya ialah dengan RUU Keamanan Nasional. Neta S. Pane juga sempat menyinggung maraknya premanisme yang sudah merambah ke berbagai sektor termasuk politik dimana ditemui banyak preman yang menjadi Anggota DPR, Bupati, Walikota atau Gubernur. “Oleh karena itu, kita dukung Pak Hendardji ini untuk menjadi Gubernur karena beliau ini bukan preman. Beliau ini kan independen, beda dengan partai politik yang sudah banyak premannya,” ucap Neta berseloroh disambut tepuk tangan dan tawa peserta yang hadir. "Masuk lah itu barang!," teriak salah seorang aktivis HMI menimpali
