Jayalah di Laut, Indonesiaku!

[caption id="attachment_339099" align="aligncenter" width="800" caption="Monumen Jalevea Jayamahe|Surabaya (Gambar: Skyscrapercity.com)"][/caption]

Oleh: Pietro T. M. Netti

Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state) yang memiliki perbandingan luas wilayah laut dan daratan sebesar 70% : 30%. Luas keseluruhan wilayah Indonesia didominasi oleh 2/3 wilayah laut dan hanya 1/3 wilayah daratan. Di samping itu, letak geografis Indonesia pun sangat strategis, terletak di antara dua buah benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan dua buah samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik).

Laut menjadi fokus perhatian pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo. Menurut Presiden RI ke-7 ini, selama ini kita selalu “memunggungi laut”, dan tidak pernah menatap dan memanfaatkan potensi laut secara optimal untuk kemakmuran rakyat. “Jalesveva Jayamahe” (Di Lautan Kita Jaya) hanya menjadi sebuah slogan kosong tanpa implementasi nyata bagi rakyat. Kini tiba saatnya menjadikan laut sebagai sumber daya yang terlupakan selama ini untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia.

Begitu pula dengan letak geografis Indonesia yang sangat strategis ini akan dan bahkan telah menyita perhatian bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dengan demikian, sadar atau tidak, Indonesia sudah pasti menjadi begian penting bagi perekonomian dunia. Apalagi saat ini Asia Pasifik telah menjadi destinasi perekonomian dunia. Program pemerintah di bawah pemerintahan Jokowi yang menitikberatkan pada pemberdayaan kelautan dan kemaritiman patut disambut positif dan optimistis oleh seluruh komponen bangsa. Visi dan misi Jokowi yang sangat melekat dalam ingatan kita adalah pembangunan “Tol Laut” di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai “Pusat Maritim Dunia”.

Pembangunan “Tol Laut” dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok nusantara. Sedangkan merealisasikan Indonesia sebagai “Pusat Maritim Dunia” menjadi hal mutlak untuk menjawab era perekonomian modern masa kini dan masa-masa yang akan datang, yang sudah tentu akan berdampak positif pada kesejahteraan, kemakmuran dan kemajuan bangsa Indonesia ke depannya.

Untuk menunjang terlaksananya visi dan misi tersebut, Jokowi membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan menunjuk Indroyono Soesilo sebagai menterinya. Langkah kerja awal telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang di komandani oleh Susi Pudjiatuti dengan melakukan gebrakan operasi laut secara besar-besaran. Hasilnya, puluhan perahu/kapal nelayan asal Malaysia ditangkap saat sedang “mencuri” di perairan Indonesia, dan penahanan sejumlah manusia perahu yang tidak jelas kewarganegaraannya.Penangkapan dan wacana pemusnahan/penenggelaman sejumlah perahu/kapal maling asal Malaysia ini mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan dan rakyat Indonesia.

Presiden Jokowi pun secara tegas menginstruksikan untuk tidak mentoleransi kapal-kapal asing yang mencuri di perairan Indonesia. Jokowi memerintahkan agar kapal asing yang kedapatan mencuri ikan tersebut lebih baik langsung ditenggelamkan saja (republika.co.id). Sikap tegas Presiden ini mendapat tanggapan reaktif dari sebuah media lokal di Malaysia (Utusan Malaysia) yang langsung mencap Jokowi sebagai proxy (boneka atau kepanjangan tangan) Amerika Serikat dengan sejumlah alasan-alasan subyektif. Dan lucunya lagi, Utusan Malaysia ini berusaha membangun opini untuk mengadudomba rakyat Indonesia dengan Presiden Jokowi atas kebijakan-kebijakan menaikkan harga BBM dan lain-lain. Dan lebih lucunya lagi, media ini malah cenderung ingin mencampuri urusan dalam negeri Indonesia (“Ha3x..lucu!”).

“Go to hell, Utusan Malaysia!”

Untuk merealisasikan semboyan “Jaleveva Jayamahe”, memang perlu kerja extra keras dari pihak pemerintah Indonesia beserta jajarannya. Indonesia yang kaya akan potensi kelautan dan kemaritimannya perlu mendapat prioritas pemerintah dalam hal pengamanan wilayah laut oleh aparat keamanan dari pencurian dan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) oleh nelayan-nelayan asing yang sangat merugikan negara. Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, mengungkapkan bahwa illegal fishing yang marak terjadi di perairan Indonesia ini menyebabkan kerugian negara sebesar US$ 25 miliar atau sekitar Rp. 300 triliun per tahun. Di samping mencegah adanya ilegel fishing oleh pihak-pihak asing, pengamanan wilayah laut Indonesia juga merupakan wujud dari menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Prioritas pemerintah berikutnya adalah memanfaatkan potensi dan sumber daya kelautan dan kemaritiman kita untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Pemerintah pun dapat memfasilitasi para nelayan Indonesia (khususnya nelayan tradisional) dengan teknologi penangkapan ikan yang modern, ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable), sehingga dapat meningkatkan taraf hidup nelayan menjadi lebih baik dan lebih baik ke depannya.

Prioritas berikut yang sama pentingnya adalah sebagaimana yang disebut-sebut oleh Jokowi yakni membangun dan memperbaiki infrastruktur kelautan yang dapat menunjang akses dari pulau yang satu ke pulau yang lain. Infrastruktur kelautan yang sudah ada perlu dilakukan pemeliharaan dan ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya. Pembangunan infrastrukur kelautan yang dimaksudkan antara lain: pembangunan dermaga, pelabuhan, perbaikan dan pengadaan kapal-kapal nelayan, angkutan dan transportasi laut, dan sebagainya.

Dengan demikian maka pembangunan infrastruktur kelautan ini, di samping menjadi akses dari pulau ke pulau, juga bisa berperan menunjang pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah yang lebih baik dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Demikian pula pembangunan infrastruktur kelautan dapat memicu/merangsang tumbuhnya sektor-sektor perekonomian baru dan berkembangnya sektor-sektor perekonomian yang sudah ada. Dan manfaat lain sebagai dampak ikutan dari pembangunan infrastruktur kelautan di Indonesia sebagai negara kepulauan ini adalah sebagai alat pemersatu bangsa.

Akhirnya, semoga pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo dapat merealisasikan visi dan misi-nya yang berhubungan pemanfaatan kekayaan laut dan sumber daya laut dan maritim, dan pembangunan “Tol Laut” untuk kesejahteraan, kemakmuran dan kejayaan seluruh rakyat Indonesia.

“Jalesveva Jayamahe: Di Laut Kita Jaya!”