Venezuela juga menerapkan kontrol nilai tukar sejak 2003, dimana nilai tukar uang Bolivar terhadap Dollar ditetapkan terlalu kuat. Akibatnya, permintaan Dollar melebihi cadangan devisa pemerintah. Alokasi Dollar dilakukan melalui birokrasi pemerintah yang penuh korupsi. Saat ini cadangan devisa Venezuela kurang dari US$ 10 Miliar, turun drastis dari titik tertinggi US$ 43 Miliar pada awal 2009. Pengusaha yang tidak memiliki akses ke Dollar akan gagal melakukan impor input yang diperlukan. Tanpa input, produsen menghentikan kegiatannya.
Ternyata, intervensi pemerintah  berupa kepastian harga malah mempersulit proses produksi dan distribusi. Sebalikya 'gejolak' harga dalam mekanisme pasar menjadi sinyal bagi produsen dan konsumen untuk terus melakukan proses penyesuaian sehingga tercipta harmonisasi kegiatan ekonomi.
Masalah lain Venezuela adalah subsidi BBM yang berlebihan. Idealnya ini akan menurunkan biaya produksi perusahaan. Tapi subsidi yang berlebihan menjadikan BBM menjadi sumber penghasilan alternatif daripada bekerja. Masyarakat mengantri untuk memperoleh BBM murah dan kemudian menjualnya di pasar gelap dengan harga tinggi. Mengantri menjadi lapangan kerja baru saat tanah dan pabrik terlantar karena ketiadaan pekerja/input.
Akibatnya subsidi BBM dan kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan penerimaan pajak menurun karena aktivitas ekonomi masyarakat lesu. Desifit fiskal pemerintah saat ini membengkak sekitar 15% PDB, sejalan dengan penurunan penerimaan negara dan kejatuhan harga minyak.
Untuk memenuhi segala janji harga murah dan menutupi defisit fiskal, pemerintah mencetak uang. Penambahan uang beredar mencapai 300% per Juni 2017. Uang baru akan mengejar jumlah barang yang semakin sedikit, memicu inflasi yang sangat tinggi (hyperinflation). Dengan berbagai aturan dan kontrol harga, inflasi Venezuela meroket mencapai 68%, 180%, dan 270% dalam tahun 2014, 2015, dan 2016. Untuk tahun 2017, perkiraan inflasi akan mencapai 700% - 900%.
Nasionalisasi perusahaan juga tindakan anti mekanisme pasar. Nasionalisasi menimbulkan ketidakpastian kepemilikan aset, sehingga investor berhenti berinvestasi. Aset-aset yang dikuasai pemerintah, dikelola oleh kroni secara nepotisme yang menurunkan produktivitas perusahaan. Lagi-lagi, jumlah produksi berkurang atau bahkan terhenti sama sekali.
Idealnya Venezuela dapat mencicil dan mengurangi beban utang dimasa booming komoditas 2003-2010 dimana penerimaan minyak sangat besar. Tetapi, kegagalan pengelolaan ekonomi menyebabkan rasio utang luar negri terhadap PDB saat ini diperkirakan diatas 100% dan efektif bangkrut.
Perencanaan ekonomi oleh pemerintah atau sosialisme Venezuela berakhir dengan: penurunan produktivitas, kontraksi PDB, penurunan pendapatan nasional, inflasi, kemiskinan dan kelaparan. Ketika rakyat jatuh miskin dan lapar, krisis sosial dan politik meluas menjadi kekacauan. Sebagai negara yang kebijakan ekonominya pada tahun 2007 dipuji oleh mantan Chief Economist Bank Dunia dan penerima Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz, ini kenyataan yang sangat tragis bagi Venezuela.
Kegagalan Sosialisme
Sejarah sistem ekonomi menunjukkan sosialisme atau perencanaan ekonomi sentralistis oleh pemerintah akan selalu gagal.
Dalam kasus ekstrim, ekonomi sosialis menyebabkan kelaparan dan kematian masal. Misal, Uni Sovyet di era Stalin, dimana sekitar 5 - 7 juta jiwa tewas kelaparan sepanjang 1932-1933. Kelaparan serupa terjadi di China era industrialisasi Mao Zedong Great Leap Forward (1959-1961), yang diperkirakan menyebabkan kematian 15 -- 30 juta jiwa.
