Waspadai Gerakan Projo!

Setelah PDIP Projo (Pro Jokowi) sukses memecah belah PDIP di pusat maupun di daerah melalui gerilyanya, bukan tak mungkin mereka ingin melebarkan pengaruhnya yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Gerakan PDIP Projo terbentuk sebelum keputusan Megawati memberi mandat pada Jokowi untuk menjadi capres. Sesaat setelah deklarasi PDIP Projo, para pengurus DPP PDIP sibuk mengcounter pertanyaan media mengenai spekulasi pencapresan Jokowi ini. Bahkan di Jawa Timur, loyalis Mega menolak ide pencapresan Jokowi dengan membuat organisasi tandingan yang diberi nama PDIP Promeg (Pro Mega). Gerilya Projo memang dilaksanakan ke seluruh DPD PDIP seluruh Indonesia yang tentunya membuat pro kontra tersendiri.

Bagaimana mereka mengembangkan pengaruh setelah 'menguasai' PDIP?
Ketika Jokowi meresmikan ke markas Projo di Pancoran Timur, disetujuinya usul untuk menghapus kata "PDIP" dari atribut-atribut Projo, sehingga Projo beroperasi tidak saja di berbagai daerah, namun juga lintas organisasi.

Kongkritnya, gerilya Projo ini sangat mungkin menimbulkan polemik di masing-masing organisasi massa termasuk partai-partai peserta Pemilu. Misalnya, meskipun diberitakan perpecahan PPP disebabkan oleh tindakan Surya Dharma Ali yang mengikuti kampanye Gerindra dan berkoalisi dengan partai yang mengusung Prabowo, saya melihat sangatlah mungkin Projo juga bermain dalam proses perpecahan partai berlambang Kabah tersebut, karena sebenarnya langkah berkoalisi dengan Gerindra sebelum partai-partai lain telah meningkatkan posisi tawar PPP.
Contoh lainnya, sebagian pengurus organisasi massa yang didirikan oleh cawapres Hary Tanoe saat dia keluar dari Nasdem yaitu Perindo, sudah bergerilya untuk mendeklarasikan Perindo Projo.

Partai besar seperti Golkar dan Demokratpun sebaiknya juga mewaspadai gerak gerik Projo juga karena bibit-bibitnya sudah ada, tinggal dimanfaatkan oleh relawan Projo. Bukan tak mungkin dalam beberapa waktu ke depan, Luhut Panjaitan yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Golkar malah mendeklarasikan Golkar Projo, karena Luhut adalah salah satu orang Golkar yang mendukung pencapresan Jokowi.

Lebih baik waspada sebelum terjadi pembentukkan PKB Projo, Golkar Projo, PKS Projo, Hanura Projo, NU Projo, ITB Projo dan Projo-projo lainnya.. Bagaimana jadinya bila terjadi deklarasi TNI Projo?