Saat isu reshuffle kabinet berembus, banyak yang sudah menduga-duga kalau kursi Menteri Perdagangan akan menjadi salah satu kursi yang dikocok ulang. Peluang reshuffle kursi mendag cukup tinggi pasca kenaikan harga minyak goreng dan carut marut penyelesaiannya. Akhirnya prediksi tersebut terbukti benar dan kursi panas Mendag pun diserahkan kepada sosok Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN. Â
Walau banyak yang sudah memprediksi Muhammad Lutfi bakal kena reshuffle, banyak juga yang terkejut dengan sosok pengganti yang dipasangkan Presiden Jokowi. Posisi mendag menjadi krusial saat ini khususnya pasca konflik Rusia dan Ukraina. Selain menjaga neraca perdagangan, mendag juga harus memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat dengan harga-harga yang terkendali.
Saya sendiri mengharapkan kursi mendag akan diisi oleh tokoh yang bukan berlatar belakang partai, agar lebih fokus bekerja karena tidak terkait dengan kepentingan-kepentingan politik tertentu.
Tapi di sisi lain kita juga tidak bisa menyangkal posisi menteri adalah jabatan manajerial sekaligus jabatan politis. Penempatan seorang menteri pasti memiliki implikasi politik terhadap kinerja pemerintahan. Kehadiran Zulkifli Hasan di kabinet membuat komposisi parpol di barisan pemerintahan Jokowi semakin komplit.
Di luar hitung-hitungan politik, Presiden Jokowi tentu juga punya pertimbangan sendiri memilih politisi kelahiran Lampung, 60 tahun yang lalu itu. Zulkifli Hasan sudah pernah menduduki berbagai jabatan strategis baik di eksekutif maupun legislatif. Pernah menjadi Menteri Kehutanan di era Presiden SBY, menjadi Wakil dan menjadi Ketua MPR. Di luar jabatan politik, Zulkifli Hasan juga memiliki segudang pengalaman bergelut di bidang wirausaha.
Dengar berbagai latar belakang ini diharapkan mendag yang baru dapat membenahi masalah-masalah yang terjadi dalam kurun waktu kerja yang relatif singkat (sampai 2024 nanti). Bukan hanya masalah di sektor perdagangan, tapi juga membenahi birokrasi di kementerian
Masih segar di ingatan kita peristiwa penetapan Indrasari Wisnu Wardhana (Dirjen Perdagangan Luar Negeri  Kemendag) sebagai tersangka kasus ekspor CPO terkait pemberian izin ekspor terhadap beberapa eksportir yang tidak memenuhi target DMO dan DPO beberapa waktu lalu. Mafia-mafia yang sering dituding sebagai penyebab masalah kelangkaan dan harga minyak goreng yang meroket ternyata punya "orang dalam" di kementerian. Pantas saja penyelesaian masalahnya tidak berjalan mulus. Ada musuh dalam selimut.
Harga barang-barang pokok menjadi isu sensitif saat ini. Begitu pula ancaman kelangkaan dan naiknya harga beberapa komoditi impor yang dapat membebani neraca perdagangan beberapa waktu mendatang. Pemerintah sebagai regulator harus memiliki strategi yang mumpuni untuk mengantisipasi masalah-masalah tersebut. Presiden Jokowi baru saja memercayakan Zulkifli Hasan menjadi orang nomor 1 di kementerian perdagangan untuk membantunya mengantisipasi dan membenahi masalah-masalah tersebut.
"Kalau urusan ekspor saya kira juga menjadi urusan Menteri Perdagangan ya. Tapi, yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri, harus bisa kita jaga," kata Jokowi usai pelantikan di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2022) sebagaimana dikutip portal detik.com
Memang pada awal pemerintahan Jokowi, Zulkifli Hasan terkenal sebagai tokoh yang cukup vokal pada kebijakan-kebijakan pemerintah saat itu. Bahkan pernyataan-pernyataannya sering memicu polemik partai-partai pendukung pemerintahan seperti PDI-P. Saat itu PAN memang berada pada satu gerbong dengan PKS, Gerindra dan Demokrat yang mendukung capres-cawapres Prabowo-Sandiaga Uno.
