Bayangkan pemirsa, bantuan yang di atas kertas anggaran bernilai Rp300.000 per paket, sesampainya di tangan rakyat tinggal Rp290.000 saja, karena Rp10.000-nya untuk fee kepada para pengambil kebijakan di kemensos. (Itu pun dengan catatan dalam perjalanan paket sembako ini tidak mengalami penyusutan lebih banyak lagi).
Rakyat Kecil Tinggal Statistik
Mungkin angka tunggal Rp10.000 bukan angka yang besar. Tapi apa yang terjadi setelah angka tunggal ini dikumpul-kumpul sampai banyak? Bantuan yang dikorupsi menjadi bermilyar-milyar jumlahnya. Berapa banyak hajat hidup yang terselamatkan lagi dengan uang sebanyak itu?
Betapa masyarakat kecil memang selalu jadi korban eksploitasi politik, sosial dan ekonomi. Suara rakyat baru berharga saat pemilu diselenggarakan. Bahkan satu suara saja diperebutkan habis-habisan dan bisa bikin orang adu jotos karenanya. Tapi setelah pemilu berlangsung, masyarakat kecil tinggallah statistik yang diolah sedemikian rupa untuk mendatangkan keuntungan bagi segelintir pihak.
Oleh karena itu selalu ada saja orang yang tega memanfaatkan rakyat kecil untuk mengeruk keuntungan pribadi walaupun bertentangan dengan norma hukum dan sosial. Dalam hal ini, kementerian sosial merupakan "lahan basah".
Entah kebetulan atau tidak, sudah dua menteri sosial di era Jokowi yang tergelincir dan diciduk KPK. Mensos sebelumnya, Idrus Marham, juga menjadi terpidana karena tersangkut kasus suap PLTU di Riau.
Mari sama-sama berdoa dan berharap agar mensos yang tergelincir tidak bertambah menjadi tiga. (PG)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
