Polemik omnibus law RUU cipta kerja belum tuntas karena masih menyisakan resistensi di antara para buruh dan pekerja. Paling tidak demikian yang diungkapkan Said Iqbal, Ketua KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia). Hal ini mendorong sejumlah serikat buruh di Indonesia berencana akan menggelar demo akbar pada tanggal 30 April nanti di depan gedung DPR-RI jika para legislator dan pemerintah masih tetap melanjutkan pembahasan RUU tersebut.
Keprihatinan senada juga diungkapkan Presiden KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), Andi Gani Nena Wea. "Aksi ini terpaksa kami lakukan, karena ada desakan yang sangat kuat dari anggota kami untuk segera menggelar unjuk rasa guna merespons sikap DPR dan pemerintah yang tetap melanjutkan pembahasan omnibus law," ungkapnya sebagaimana dikutip portal berita detik.com.
Dalam rencana aksi tersebut, tuntutan yang akan disampaikan adalah adalah stop pembahasan omnibus law RUU cipta kerja, menghentikan PHK dan memberikan upah penuh kepada buruh selama pandemi Covid-19 berlangsung. Said Iqbal meminta rencana aksi mereka nanti tidak dihalang-halangi pemerintah.
Kendati rencana aksi tersebut sudah digaungkan dan digadang-gadang akan dihadiri tidak kurang dari 50.000 peserta, serikat pekerja masih membuka ruang dialog dengan pemerintah sebelum tanggal 30 April nanti.
Demo Buruh dan Social Distancing
Negara kita adalah negara demokrasi yang besar. Undang-undang juga menjamin kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Jadi di satu sisi, tidak ada masalah dengan rencana aksi serikat buruh tersebut. Hanya saja di sisi lain, negara kita juga sedang menghadapi masalah global yaitu pandemi Covid-19. Salah satu kiat membendung penyebaran virus corona di tengah-tengah masyarakat adalah melakukan social distancing dan physical distancing.
Segala bentuk keramaian untuk sementara dikurangi sampai keadaan normal kembali. Jangankan kumpul-kumpul untuk unjuk rasa, beribadah di tempat ibadah saja sudah dibatasi. Memang Saib Iqbal mengatakan saat demo nanti peserta akan tetap jaga jarak, memakai masker dan membawa hand sanitizer. Tapi siapa yang bisa menjamin, kiat-kiat ini akan 100% efektif karena dipatuhi semua peserta aksi. Katakanlah 1% dari peserta lalai (1% dari 50 ribu berarti 500 orang) dan ada di antara mereka yang ternyata adalah carrier virus corona. Wah, membayangkannya saja sudah horor.
Apa ini sudah diantisipasi para koordinator demo buruh tersebut? Sekali lagi, menyampaikan aspirasi itu tidak dilarang. Apalagi mungkin hanya dengan cara seperti ini, DPR dan pemerintah bisa ngeh dan luluh hatinya. Tapi apa risiko aksi tersebut juga sudah dipikirkan matang-matang? Dengan jumlah kasus Covid-19 yang ada sekarang saja, kita sudah makin babak belur.
Satu hal lagi yang menarik dari rencana demo ini. Jika memang nanti peserta demo benar-benar menerapkan jaga jarak, kita bisa membayangkan berapa luas lokasi yang akan ditempati peserta demo nanti. Anggap saja mereka membentuk formasi persegi (ini untuk memudahkan kita menghitung jaraknya). Jika 50.000 orang yang akan turun dalam aksi dan jarak antar peserta minimal 1 meter, maka dibutuhkan lokasi aksi seluas 50.000 meter persegi. Ini kurang lebih seluas 7 kali lapangan sepak bola.
Lokasinya bisa lebih luas lagi jika peserta aksi bertambah, atau jarak antar peserta dibuat lebih dari satu meter.
Lagipula dengan menetapkan jaga jarak seperti itu, demonya jadi lebih mirip senam massal daripada demo buruh. Tidak efektif dalam hal mobilisasi massa juga menyulitkan pihak keamanan yang akan mengawal jalannya demo tersebut.
