Positive Thinking untuk Menteri Tedjo Edhi

"Jangan membakar massa, mengajak rakyat, membakar rakyat. Ayo kita ini, tidak boleh seperti itu, itu suatu sikap pernyataan yang kekanak-kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia. Konstitusi yang akan dukung, bukan dukungan rakyat yang nggak jelas itu,"

_____

Ini kutipan pernyataan panas pak Menteri Tedjo Edhi yang saya kutip dari portal detik.com.

Biasanya dari sekian menteri dalam Kabinet Kerja, Menteri Susi yang sering menjadi primadona. Tapi hari-hari belakangan Menteri Susi pun kalah pamor oleh Menteri Tedjo Edhi akibat celetukannya tentang “rakyat nggak jelas” beberapa waktu lalu. Kompasiana sebagai miniatur gejolak masyarakat menyikapi gonjang-ganjing politik tanah air pun ramai oleh tulisan mengenai celetukan Menkopolhukam tersebut.

Saya juga mau ikut-ikutan beropini. Hanya sedikit beda dengan tulisan mainstream yang sudah banyak bergulir.

Jika mengamati rentetan peristiwa demi peristiwa yang terjadi sebelum gerakan Save KPK berlangsung, statement pak Tedjo Edhi itu bisa jadi sebuah sikap yang make sense. Sebagai pejabat di bawah presiden yang paling bertanggungjawab terhadap stabilitas dalam negeri, pak Tedjo tentu punya tugas besar memastikan semua elemen bangsa mendapat perlindungan dari pemerintah.

Statement di atas terjadi beberapa saat setelah masyarakat dan aktivis antikorupsi berkumpul untuk menyuarakan dukungan terhadap KPK pasca penangkapan Bambang Widjojanto.

Peristiwa penangkapan BW ini memang jadi sebuah garis tegas dalam sketsa konfrontasi KPK versus Polri. Keduanya adalah institusi besar yang berperan strategis menjaga kewibawaan hukum di negeri ini. Oleh karena itu keduanya harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah maupun masyarakat. Memang jika mengamat-amati fenomena yang terjadi, nampaknya arus dukungan lebih banyak mengalir ke arah KPK. Pemerintah tentu harus punya sikap dan opsi pemerintah kali ini adalah berdiri di tengah.

Bola panas calon tunggal Kapolri biarlah jadi blunder Presiden Jokowi yang harus diurai pemecahannya lebih lanjut. Tapi Presiden tidak boleh lagi melakukan blunder susulan dengan keberpihakan kepada salah satu institusi dan mengabaikan institusi yang lain.

Sikap Presiden ini yang kemudian diterjemahkan oleh segenap jajarannya. Menteri Tedjo Edhi melihat bahwa angin dukungan terhadap KPK telah menyeret opini dan aksi sebagian masyarakat. Sebagai sarana berpendapat, ini sah-sah saja. Namun pak Tedjo tidak ingin masyarakat yang lebih luas menangkap kesan yang salah mengenai nasib atau kedaulatan KPK. Sehingga Tedjo “berusaha” menetralisir kebisingan dan carut marut politik dengan mengeluarkan statement di atas.

Jika ber-positif thinking dan menganalisa secara cermat kata demi kata yang keluar dari pernyataannya, sebenarnya maksud Menteri Tedjo Edhi itu baik adanya. KPK adalah lembaga yang dipayungi oleh konstitusi, jadi KPK tidak akan pernah bergeming sekalipun ada pihak-pihak yang mencoba merongrong KPK selama KPK tetap pada jalurnya membela kebenaran dan kedaulatan hukum.

Bisa jadi sebenarnya yang dimaksud dengan frase “nggak jelas” itu bukan ditujukan pada “rakyat”-nya, melainkan pada “dukungan”-nya. Jadi Pak Tedjo tidak menyorot rakyat yang nggak jelas, melainkan dukungan yang nggak jelas. Rakyat tetaplah sebuah entitas yang gamblang dan diakui eksistensinya, tapi cara memberi dukungan itu yang hendak digarisbawahi oleh pak Tedjo Edhi.

Ini bukan bermaksud membela Menteri Tedjo, tetapi hanya berusaha menganalisa statement beliau dari sudut pandang yang lain.

Tapi harus ditegaskan, sebagai Menkopolhukam, Tedjo Edhi memang tidak boleh terus menerus melakukan blunder dengan mengeluarkan pernyataan nyentrik yang mengundang polemik di mana-mana. Dia harus belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu.

Beresiko besar memang meletakkan sosok yang gemar mengeluarkan statement panas di posisi Menkopolhukam. Saya pun merasa jika akan ada reshuffle kabinet, nama Tedjo Edhi bisa jadi masuk di daftar Menteri yang akan dilengserkan. (PG)