Mohon tunggu...
Phadli Harahap
Phadli Harahap Mohon Tunggu... Freelancer - Aktif di Komunitas Literasi Sukabumi "Sabumi Volunteer"

Seorang Ayah yang senang bercerita. Menulis dan Giat Bersama di sabumiku.com

Selanjutnya

Tutup

Catatan Pilihan

Maritimku Sayang, Nelayanku Malang

28 Oktober 2014   12:32 Diperbarui: 17 Juni 2015   19:28 78
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Awak media Metro Tv hari senin (27/10/2014) mengundang budayawan Mohammad Sobary membahas tentang pelantikan, kemampuan, kinerja, dan tantangan yang harus dihadapi para menteri Kabinet Kerja. Hingga sampailah diskusi membahas kemaritiman di Indonesia. Ketika diskusi menyoal kemaritiman dalam skala makro, diantaranya memaksimalkan kekayaan laut dan pembangunan berbagai sarana penunjang, Mohammad Sobary dengan wajah yang serius mengatakan bahwa negara Indonesia tidak usah muluk-muluk ingin mengembalikan kemaritiman kita pada masa kerajaan tempo lalu, karena tidak mungkin dilakukan. Dia menyatakan justru dalam aspek kemaritiman yang harus diperhatikan adalah para nelayan yang hidup dalam kemelut kemiskinan.

Mohammad Sobary menambahkan kalau nelayan harus mencari ikan ke laut lepas, karena sudah tidak ada lagi ikan yang hidup di laut perairan dangkal. Nelayan bersusah payah menerjang ombak untuk mencari ikan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Belum lagi, para nelayan harus berhadapan dengan para pencuri sumber daya perikanan dari negara tetangga. Mohammad Sobary menyarankan Negara seharusnya memperhatikan nasib nelayan dengan mengupayakan suatu cara agar ikan bisa hidup di laut dangkal. Selain itu, negara harus menangkapi para pencuri ikan dari negara tetangga dan menjaga kelautan demi kemakmuran nelayan Indonesia.

Nelayanku Malang: Kenapa nelayan harus diperhatikan?

Menteri Koordinator Bidang Maritim Indroyono Soesilo menilai, pembentukan Kementerian Maritim oleh Presiden Joko Widodo karena adanya keinginan mengembalikan kejayaan bahari Indonesia (sumber: baca disini). Pak Menteri menganggap hal ini sebagai tantangan. Salah satu tantangannya adalah bagaimana meningkatkan daya saing nelayan Indonesia. Setidaknya, ada 2,4 juta nelayan yang tinggal di wilayah pesisir. Hal tersebut harus menjadi perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan kementrian dibawah Menteri Koordinator Bidang Maritim.

Menurut Laporan Bulanan Sosial Ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 yang disampaikan Arif Satria, Dekan Fakultas Ekologi Institut Pertanian Bogor (IPB), Jumlah nelayan di Indonesia berjumlah 2.730.510 orang, sementara untuk pembudidaya ikan 3.351.448 orang. Dari jumlah tersebut, sebagiannya terjerat dalam lingkaran hidup kemiskinan. Dari jumlah tersebut, kondisi nelayan hampir miskin sebesar 42 % dengan penghasilan > Rp243.729, lalu 25% masuk kategori miskin dengan penghasilan Rp194.983 sampai Rp243.729. Sedangkan, kategori sangat miskin dengan persentase 33 % yang memiliki penghasilan < Rp194.983. (sumber: baca disini).

Dari data tersebut dapat dilihat masih banyak nelayan yang hidup dengan penghasilan yang rendah. Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Rokhmin Dahuri, berpendapat kondisi kehiupdan nelayan yang miskin karena pendapatan (income) lebih kecil dari pada pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan diri nya dalam kurun waktu tertentu.  Dia menjelaskan bahwa pendapatan nelayan, khususnya nelayan tradisional dan nelayan ABK dari kapal ikan komersial/modern (diatas 30 GT), pada umumnya kecil (kurang dari Rp 1 juta/bulan) dan sangat fluktuatif alias tidak menentu. (sumber: baca disini). Dengan jumlah nelayan yang begitu besar yang berpenghasilan rendah, pemerintah selayaknya hadir memikirkan nasib mereka.

Memikirkan Nasib Nelayan

Kembali lagi merujuk pendapat Mohammad Sobary, negara harus berhenti mengumbar kebanggaan masa lalu, sementera pada kenyataannya nasib nelayan masa kini terombang-ambing dalam kondisi kemelaratan. Kehadiran Menteri Koordinator Kemaritiman seharusnya menjadi angin segar bagi nasib nelayan. Apalagi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti adalah pelaku usaha dalam bidang perikanan dan kelautan. Dia harus turut andil menolong para nelayan untuk meningkatkan penghasilan mereka, sehingga dapat terhindar dari kondisi kemiskinan.

Saya pikir permasalahan nelayan bukan sekedar tantangan, namun merupakan pekerjaan sangat besar yang harus diprioritaskan oleh kepemerintahan Presiden Joko Widodo. Tantangan tanpa solusi praktis terhadap nelayan tentu tak menghasilkan apapun. Bagaimana mungkin mau jaya di dunia maritim, tetapi nelayan yang hidup mengandalkan samudera malah berpeluh kesah untuk bertahan hidup dalam kondisi kemiskinan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Catatan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun