Jokowi Tidak Semenggebu Prabowo Menyoal Kebocoran Uang Negara

[caption id="attachment_329427" align="aligncenter" width="150" caption="Jokowi - Prabowo (foto dok. Tribunnews.com)"][/caption]

Dari catatan debat capres Prabowo versus Jokowi. Bagaimana pertumbuhan ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat bisa diwujudkan kalau pemimpin atau elit politiknya tidak punya komitmen dan ketegasan sikap dalam mengatasi kebocoran uang negara yang dikorup. Karena bagaimanapun juga persoalan kebocoran uang negara ini harus dielaborasi lebih mendalam untuk menyelamatkan aset kekayaan negara dari prilaku korup pemimpin, elit politik atau penyelenggara negara.

Entah apa yang membuat Jokowi tidak semenggebu Prabowo ketika bicara soal kebocoran uang negara. Bahkan Prabowo secara lantang mengatakan bahwa kebocoran uang negara ini bukan saja menjadi biang keladi terjadinya defisit neraca perdagangan dan anggaran negara, juga berdampak terhadap tersendatnya pembangunan infrastruktur.

Untuk itu perlu ketegasan sikap para capres bukan saja terkait komitmennya dalam upaya penyelamatan bocornya uang negara, termasuk juga upaya penyelamatan aset negara atau kekayaan sumber daya alam yang seharusnya diperuntukkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat malah dikeruk habis menguntungkan pihak asing.

Bagaimana mungkin pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat bisa diwujudkan kalau kebocoran uang negara dan pengerukkan kekayaan alam oleh pihak asing ini terus berlangsung.

Sementara kita tahu bahwa biang keladi dari kenapa negeri yang gemah ripah loh jinawi ini kemiskinan masih melanda ada dimana-mana, ini semua tak lain disebabkan terjadinya kebocoran uang negara ini dikorupsi oleh elit politik atau penyelenggara negara yang korup. Termasuk dijualnya aset negara atau kekayaan alam oleh para komprador yang tak lain adalah anak bangsa sendiri yang rela dan tega menjual kekayaan alam yang seharusnya dikelola untuk kepentingan bangsa dan rakyatnya sendiri dijual ke pihak asing demi keuntungan dan kepentingan pribadi dan kroninya.

Bagaimana negeri yang dibilang gemah ripah loh jinawi ini akan bisa memberikan kesejahterakan rakyatnya kalau pemimpin atau elit politiknya korup lebih mementingkan diri sendiri dan kroninya, ketimbang memikirkan nasib rakyat kecil yang kini makin sekarat dan terkucil.

Bagaimana bangsa ini akan bisa berdaulat, mandiri dan berdikari di bidang ekonomi kalau pemimpin atau elit politiknya menjadi komprador menjual aset negara atau kekayaan alam untuk kepentingan yang menguntungkan pihak asing, ketimbang memikirkan memakmurkan dan kesejahteraan rakyatnya.

Bagaimana kemakmuran dan kesejahteraan rakyat akan bisa diwujudkan kalau para pemimpin atau elit politiknya tidak punya komitmen dan memperlihatkan ketegasan sikap dalam mengatasi kebocoran uang negara sebagai biang keladi terjadinya defisit neraca perdagangan dan anggaran negara, juga berdampak terhadap tersendatnya pembangunan infrastruktur.

Sayangnya ketika menyinggung soal kebocoran uang negara lantaran banyak dikorupsi oleh elit politik atau penyelenggara negara, Jokowi tidak semenggebuh Prabowo. Begitu ketika kita tilik dalam kampanyenya, Jokowi tidak semenggebu ketimbang Prabowo dalam hal komitmennya terkait memerangi korupsi. Di sini Jokowi seakan alergi bicara korupsi, sebaliknya Prabowo sangat menggebu kalau sudah bicara pemberantasan korupsi. Itu yang membedakan Jokowi dengan Prabowo.

Padahal kita tahu dan rakyat juga berharap dan mendambakan siapapun capres yang terpilih di Pilpres 2014 salah satunya punya ketegasan sikap dan komitmennya dalam pemberantasan korupsi untuk menyelamatan kebocoran uang negara atau aset negara lain dari prilaku korup dari koruptor atau komprador.

Bagaimana kesinambungan pembangunan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat akan terwujud kalau saja capres yang terpilih di Pilpres 2014 tidak punya ketegasan sikap dan tidak memiliki komitmen dalam masalah pemberantasan korupsi yang telah mengakibatkan terjadinya kebocoran uang negara.

Adapun saat ini rakyat bukan cuma mendambakan capres atau pemimpin berkarakter tegas, jujur atau merakyat, rakyat juga membutuhkan pemimpin yang benar-benar punya komitmen dalam rangka pemberantasan korupsi. Hanya ada nomor satu Prabowo atau nomor dua Jokowi!