[caption id="attachment_342854" align="aligncenter" width="300" caption="Bus Transjakarta (foto dok. Tribunnews.com)"][/caption]
Terbesit harapan masyarakat sebelum Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi presiden terpilih di Pilpres 2014 dilantik sebagai Presiden Indonesia 2014 pada 20 Oktober nanti, hendaknya Komisi Pemberantasan Komisi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntaskan dan membuka secara terang benderang, transparan, tidak ada yang disembunyikan dan tiada ada yang ditutup-tutupi atas penuntasan kasus dugaan terjadinya tindak korupsi pada proyek pengadaan bus Transjakarta.
Hal ini sekaligus dimaksudkan untuk membuka tabir sejauhmana ada tidaknya keterkaitan keterlibatan dan tanggungjawab Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta atas proyek pengadaan bus Transjakarta berindikasi korupsi yang kini sedang ditangani oleh KPK dan Kejagung. Pasalnya selaku Gubernur DKI Jakarta, nama Jokowi ikut tersandera oleh kasus pengadaan bus angkutan umum asal Cina ini.
Apalagi kasus ini sudah lama mencuat sebagai pemberitaan media jauh sebelum digelar Pilpres, sekaligus juga sudah menjadi gunjingan publik. Untuk itu kasus ini perlu dibuka secara terang benderang, tidak ditutup-tutupi, tidak digantung dan tidak ada yang disembunyikan untuk untuk mengungkap sejauhmana ada tidaknya keterkaitan keterlibatan maupun tanggungjawab Jokowi semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta sebelum dilantik sebagai Presiden Indonesia di SU MPR pada 2014, atas kasus bus Transjakarta berindikasi korupsi ini.
Dengan dibuka kasus ini tanpa harus ada yang ditutup-tutupi dan disembunyikan semuanya akan terjawab, tidak ada lagi menyisakan prasangka atas sejauhmana ada tidaknya keterkaitan keterlibatan dan sejauhmana tanggungjawab Jokowi selaku Gubernur pada saat itu. Sehingga dengan dibukanya masalah ini tidak akan menjadi beban berkepanjangan akibat namanya tersandera yang bisa menimbulkan efek negatif bagi pencitraan Jokowi sebagai presiden terpilih di Pilpres 2014. Dan publik pun terbebaskan dari aneka prasangka atas kasus berindikasi korupsi yang ikut menyandera nama Jokowi selaku Gubernur DKI.
Pastinya rakyat Indonesia juga berharap dan menunggu penuntasan kasus bus Transjakarta yang ikut menyandera Jokowi ini dibuka secara transparan, sehingga tidak menjadi beban politis berkepanjangan bagi yang bakal dipikul presiden terpilih Plpres 2014. Karena jangan sampai ketidak-tuntasan kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta yang kini ditangani KPK dan Kejagung ini akan membawa dampak dan implikasi politis terhadap kredibilitas personality dan legitimasi Jokowi sebagai kepala negara dan kepala penyelenggara pemerintahan.
Salah satu citra kepemimpinan itu adalah ketauladanan. Pastinya rakyat Indonesia juga tidak menginginkan ketidak-tuntasan penyelesaian kasus dugaan korupsi bus Transakarta yang ikut menyandera nama Jokowi ini selanjutnya membawa implikasi politis terhadap upaya pemberantasan korupsi di masa pemerintahan Jokowi. Karenanya penuntasan kasus berindikasi korupsi ini harus dituntaskan secara transparan, tidak ada yang disembunyikan dan tidak ditutup-tutupi, sehingga selanjutnya tidak membawa efek negatif pada pemerintahan Jokowi sebagaimana pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kecing berlari.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
