2.3. Transparansi dan Akuntabilitas
Ki Hadjar Dewantara sangat menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan organisasi pendidikan. Beliau berpendapat bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan organisasi pendidikan yang efektif. Ki Hadjar Dewantara percaya bahwa rakyat memiliki hak untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, beliau mendorong pemerintah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang terbuka. Sistem pemerintahan yang terbuka memungkinkan rakyat untuk mengetahui informasi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, anggaran pemerintah, dan kinerja pemerintah. Ki Hadjar Dewantara percaya bahwa masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi pemerintahan. Oleh karena itu, beliau mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi, seperti pemilu, pilkada, dan pengawasan kinerja pemerintah. Ki Hadjar Dewantara menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Tamansiswa, lembaga pendidikan yang didirikannya. Tamansiswa memiliki sistem pengelolaan yang terbuka dan akuntabel. Sistem tersebut memungkinkan orang tua siswa, masyarakat, dan pemerintah untuk mengetahui informasi tentang Tamansiswa, seperti kurikulum, proses pembelajaran, dan keuangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Ki Hadjar Dewantara untuk memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas telah memberikan pengaruh yang besar bagi pembangunan bangsa Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas telah menjadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.
III. Mengapa Pendekatan Ini Penting?
Pendekatan Ki Hadjar Dewantara dalam pencegahan korupsi merupakan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya-upaya untuk membangun karakter dan moral individu, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terciptanya budaya antikorupsi.
- Pendidikan
Pendidikan adalah kunci untuk mengubah perilaku dan sikap terhadap korupsi di masyarakat karena pendidikan dapat membentuk karakter dan moral individu. Individu yang memiliki karakter dan moral yang baik akan terhindar dari perilaku korupsi.
Berikut adalah beberapa alasan mengapa pendidikan dapat mengubah perilaku dan sikap terhadap korupsi di masyarakat:
- Pendidikan dapat mengajarkan nilai-nilai moral dan etika
Pendidikan dapat mengajarkan individu tentang pentingnya kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Nilai-nilai moral dan etika tersebut dapat mencegah individu dari melakukan korupsi.
- Pendidikan dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi
Pendidikan dapat meningkatkan kesadaran individu akan bahaya korupsi. Individu yang menyadari bahaya korupsi akan lebih termotivasi untuk menghindari perilaku korupsi.
- Pendidikan dapat membentuk sikap kritis terhadap korupsi
Pendidikan dapat membentuk sikap kritis individu terhadap korupsi. Individu yang memiliki sikap kritis terhadap korupsi akan lebih mudah untuk mengidentifikasi dan menolak perilaku korupsi.
Pendidikan dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh konkret bagaimana pendidikan dapat diterapkan dalam upaya pencegahan korupsi:
- Di sekolah, pendidikan antikorupsi dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan. Pendidikan antikorupsi dapat mengajarkan siswa tentang pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Di keluarga, orang tua dapat menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada anak sejak dini. Orang tua dapat menjadi teladan bagi anak dalam berperilaku jujur, adil, transparan, dan akuntabel.
- Di masyarakat, organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat mengadakan kegiatan pendidikan antikorupsi, seperti seminar, workshop, dan kampanye antikorupsi.
