Cerita tentang Papua selalu paradoks: kaya sekaligus miskin dan damai sekaligus konflik. Itulah realitas yang sedang terjadi di tanah Papua sejak zaman sebelum Trikora dikumandangkan Soekarno, pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta sampai saat ini. Banyak pihak, mulai dari tokoh adat, agama, masyarakat dan kaum intelektual sudah bicara tentang Papua tanah damai, tetapi sesungguhnya perdamaian belum terwujud di tanah Papua. Mengapa Papua belum damai? Mengapa orang Papua masih miskin di atas tanahnya yang kaya raya? Ada berbagai faktor yang menyebabkannya. Akar penyebab permasalahan Papua inilah yang perlu digali, ditemukan dan dibicarakan guna mencari jalan penyelesaian.
Untuk mencari jalan penyelesaian bagi berbagai permasalahan Papua, ada berbagai faksi perjuangan di tanah Papua menawarkan alternatifnya: ada yang menawarkan refrendum, otonomi khusus plus dan dialog antara pemerintah Jakarta dan orang Papua (dialog Jakarta – Papua). Ada yang hanya sekedar mewacanakannya, tetapi ada pula yang sudah melakukan upaya nyata untuk mencapai gagasan pikirannya. Pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat sebagai pihak yang mengusulkan otonomi khusus plus telah mengajukan undang-undang pemerintahan provinsi Papua. Sedangkan jaringan damai Papua (JDP) telah berjuang keras melakukan sosialisasi dan konsolidasi terkait dialog Jakarta – Papua. Sedangkan wacana refrendum sampai saat ini belum menemukan formatnya.
Apa sebenarnya akar permasalahan Papua? Apakah masalah politik, ekonomi, budaya dan lingkungan hidup? Apakah masalah Papua adalah masalah pelanggaran HAM, sejarah, pembangunan, dan marginalisasi terhadap orang Papua?Sulit mengatakan bahwa masalah Papua adalah masalah politik saja, atau ekonomi saja atau budaya saja, atau pelanggaran HAM saja, sebab semua saling terkait satu sama lain. Rangkaian permasalahan tersebut membuat orang asli Papua dan sebagian pendatang yang hidup di tanah Papua menderita karena mengalamai diskriminasi, rasa tidak aman, kebebasan berekspresi dibungkam dan lain sebagainya.
Untuk mengurai benang kusut permasalahan Papua diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Papua dan pemerintah Jakarta untuk duduk bersama dan bicara tentang Papua. Jika hal ini dapat dilakukan, maka akan menjadi cikal bakal dimulainya dialog Jakarta – Papua. Para pihak yang terlibat di dalamnya perlu saling menerima, menghormati dan menghargai kebebasan masing-masing pihak untuk bicara secara jujur dan terbuka tentang situasi Papua yang sesungguhnya. Saling percaya dan tidak mengingkari komitmen berdialog menjadi kunci bisa dimulai dialog Jakarta -Papua. Jika masih ada pihak yang curiga terhadap pihak lainnya, maka dialog tidak akan pernah terwujud.
Namun, sebelum sampai terjadi dialog Jakarta-Papua, orang Papua dan segenap warga masyarakat yang hidup dan tinggal di Papua perlu paham dan mendukung upaya dialog ini. Hal ini sangat penting supaya proses dialog dapat berjalan sesuai harapan dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang bisa membawa Papua ke arah yang lebih baik. Apakah orang Papua sekarang mau berdialog? Apakah masyarakat pendatang yang hidup dan tinggal di Papua turut mendukung dan mendorong upaya dialog ini? Semua pihak perlu mendorongnya agar ada kesepahaman tentang dialog Jakarta – Papua. Jika segenap orang Papua dan warga masyarakat Papua sudah sepakat berdialog, maka proses menuju dialog Jakarta – Papua akan menemui titik terang.
Bicara tentang dialog di kalangan orang Papua, sebenarnya tidak terlalu asing, sebab setiap permasalahan yang dihadapi dalam komunitas-komunitas hidup orang Papua selalu dibawa ke dalam dialog atau lebih dikenal dengan istilah duduk bersama. Ada yang duduk di para-para pinang, ada pula yang duduk di dalam rumah adat. Di tempat-tempat yang disakralkan tersebut, orang Papua bicara tentang pergumulan hidup dan permasalahannya serta mencari jalan keluarnya. Di tempat-tempat tersebut mereka bicara, diskusi, buat kesepakatan dan keputusan untuk dilakukan bersama. Tujuannya supaya ada damai di antara mereka. Karenanya, ketika bicara dialog Jakarta – Papua, sebenarnya orang Papua lebih siap dan tidak ada kata tidak setuju. Jika ada orang Papua yang menolak ide dialog, maka sebenarnya mengingkari adat dan kebiasaannya sendiri.
Tetapi, apakah pemerintah Jakarta mau dan siap berdialog dengan orang Papua? Lobi dengan pemerintah pusat mengenai dialog sudah dilakukan intensif oleh jaringan damai Papua, tetapi belum menemui titik terang. Rupanya, Jakarta masih ragu-ragu atau bahkan takut. Secara sederhana memang sangat beralasan pemerintah Jakarta ‘takut’ karena jika menerima tawaran dialog artinya Indonesia mengakui secara gamblang bahwa status Papua di dalam NKRI bermasalah. Tetapi mengapa takut berdialog kalau merasa bahwa Papua sah di dalam bingkai NKRI seperti yang selama ini dikumandangkan?
Sangat keliru jika pemerintah Jakarta enggan membuka ruang dialog dengan orang Papua, sebab masalah Papua akan tetap menjadi masalah tanpa penyelesaiannya. Indonesia telah berjuang ‘menjinakkan’ orang Papua mulai dengan otonomi khusus tahun 2001, ada UP4B, dan ada banyak kebijakan terkait pemberdayaan orang Papua. Tetapi kebijakan-kebijakan ini kurang memberikan perlindungan bagi orang Papua hampir di semua aspek hidup. Kebijakan tidak kontekstual karena diberikan oleh pemerintah pusat yang tinggal di Jakarta dan tidak memahami akar permasalahan di Papua. Akibatnya, Papua tetap bermasalah di semua lini hidup: politik, budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, dan lain sebagainya.
Padahal, bicara tentang dialog Indonesia merupakan negara yang mengedepankan musyawarah mufakat. Sila ke-4 Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.” Ide dialog Jakarta – Papua tidak meleset dari sila ini. Orang Papua sangat merefleksikan sila ini dan yakin bahwa Pancasila, terutama sila ke-4 mampu menjadi pintu masuk untuk membuka ruang dialog Jakarta – Papua. Mengingat musyarawah merupakan salah satu semangat dasar pendirian NKRI, maka tidak ada alasan lagi bagi Jakarta untuk menolak ide dialog Jakarta – Papua yang disuarakan orang Papua. Bukan itu saja, Indonesia mampu berdialog dengan gerakan Aceh merdeka (GAM) dan sangat berhasil. Buktinya Aceh yang sebelumnya menjadi wilayah konflik kini aman, rakyatnya hidup damai tanpa rasa takut. Kalau ada dialog di Aceh dan berhasil, mengapa dialog yang sama tidak dilakukan untuk Papua?
Untuk menjembatani penyelesaian permasalahan Papua, dialog merupakan pilihannya. Melalui dialog, masing-masing pihak bicara tentang keadaan dan situasi konkretnya. Sesudah itu dicarikan alternatif-laternatif yang mungkin bisa dilakukan bersama. Tentang dialog Jakarta – Papua, apa yang mau dibicarakan, siapa yang hadir dalam dialog, dan berbagai strategi dialog versi orang Papua sebenarnya sudah terungkap dalam konferensi perdamaian Papua, yang digelar JDP bersama segenap komponen orang Papua di auditorium Uncen, pada 5-7 Juli 2011. Konferensi ini menghasilkan sejumlah kesepahaman di kalangan orang Papua tentang jalan menuju perdamaian bagi tanah Papua, yaitu dialog.
Saat ini yang sangat dibutuhkan untuk memulai dialog adalah niat baik dari pemerintah Jakarta dan orang Papua. Masing-masing pihak perlu menginternalisasi makna dialog Jakarta – Papua sebagai upaya bermartabat untuk mencari jalan menyelesaikan permasalahan Papua. Perlu dihindari prasangka buruk dan saling curiga agar dialog dapat terlaksana. Selain itu, pihak Jakarta dan Papua sebaiknya tidak memasang target tertentu sebelum memulai dialog, karena jika salah satu pihak memasang target dan tidak tercapai, maka akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Satu-satunya target yang mesti menjadi kesekatan bersama yakni dialog Jakarta – Papua dilakukan untuk mencari alternatif penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di tanah Papua, bukan untuk saling menyudutkan satu terhadap yang lain.
Abepura, 1 Juni 2014; pk 16.36 WIT
