Pemekaran Tiga Provinsi di Papua dan Bahaya Kepunahan OAP

Kita bertanya, "kalau elit politik bilang pemekaran provinsi di Papua merupakan langkah yang tepat untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka bagaimana dengan pemekaran kabupaten dua puluh tahun silam? Bukankah kabupaten yang dimekarkan itu tidak mengalami kemajuan, termasuk dalam mengurus rumah tangganya sendiri?" Kita melihat kabupaten-kabupaten di Papua yang dimekarkan itu tidak menjadi lebih baik. Pelayanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat kampung tidak menjadi lebih baik!

Pemekaran provinsi di tanah Papua akan berdampak buruk bagi OAP! Kita harus mengakui bahwa selama 20 tahun otonomi khusus (Otsus) Papua, 2001-2022, penguasa Jakarta dan elit lokal Papua, Gubernur dan Bupati/Walikota, tidak menyiapkan sumber daya manusia (SDM) OAP! Selama 20 tahun Otsus, berapa anak asli Papua menjadi dokter, dokter spesialis, dokter gigi, mantri, bidan, guru, ahli pertanian, ahli peternakan, ahli perkebunan, dll?

Kita dapat melihat di kabupaten-kabupaten pemekaran, ada berapa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), Puskesmas, Pustu terbaik, yang menerapkan manajemen pengelolaan terbuka dan jujur? Ada berapa distrik (kecamatan), yang benar-benar menerapkan fungsi bimbingan dan pengawasan terhadap unit layanan di distrik? 

Kita juga melihat di kampung-kampung, ada berapa kampung yang menerapkan tata kelola pemerintahan kampung secara terbuka dan jujur? Ada berapa Bupati, yang mau melaksanakan perintah Undang-Undang Desa untuk melaksanakan pemilihan kepala kampung secara langsung?

Kita menyimak, selama Otsus, 2001 sampai saat ini, OAP tidak menjadi lebih baik. Pemekaran kabupaten, distrik dan kampung tidak berdampak pada perbaikan kualitas hidup OAP. Kekinian, pemekaran tiga provinsi di tanah Papua akan semakin menambah beban penderitaan OAP. Sebab, suka atau tidak suka, OAP dipaksa melepaskan tanah ulayat dan hutan alam untuk pembangunan perkantoran dan perumahan. 

Selain itu, OAP juga harus melepaskan/menjual tanahnya, demi menampung kaum imigran yang datang ke provinsi baru itu. OAP memikul semua penderitaan ini atas nama NKRI, sebuah Negara imajinasi, yang memaksakan kehendaknya dengan cara-cara kekerasan dan militeristik demi mencapai tujuan penguasaannya atas Papua.

Penguasa NKRI dan elit lokal Papua memaksakan pemekaran tiga provinsi di tanah Papua, siapa akan menjadi pejabat dan penguasa di ketiga provinsi tersebut? Orang asli Papua pasti menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas/Badan, tetapi akan selalu dipengaruhi oleh para 'pembisik' yang memiliki kapasitas dan modal. 

Selain itu, para pejabat tersebut juga tunduk pada segala macam bentuk peraturan di NKRI yang tidak memberikan perlindungan pada manusia dan alam Papua. Pada titik ini, kepentingan masyarakat OAP 'akar rumput' akan terabaikan.

Pemekaran provinsi di Papua demi mewujudkan cita-cita kesejahteraan rakyat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemanusiaan OAP hanya akan tinggal dalam imajinasi belaka! Sebab, OAP tetap terkapar di dalam ketakberdayaannya selama tinggal di dalam rumah NKRI yang tak pernah mencintainya dengan hati, tetapi sekedar 'membius' segelintir OAP dengan uang, jabatan dan kekuasaan demi penguasaan sumber daya alam Papua. Akibatnya, tatkala 'bius' menguap, maka pekik Merdeka akan berkumandang kembali! Kita perlu ingat bahwa pemekaran provinsi di tanah Papua, tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan Papua dan Indonesia.

Kita menyadari, meskipun mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat di tanah Papua, pemekaran tiga provinsi di tanah Papua tetap dipaksakan pemerintah NKRI. 

OAP akan mengalami dampaknya! Pasti ada dampak baik (positif), misalnya lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi baru, perhatian terhadap dunia pendidikan, kesehatan dan ekonomi OAP (mungkin) lebih baik sedikit dari sekarang!