Mengenal Kabare, Ibu Kota Distrik di Beranda Terdepan NKRI

Kantor Koramil Kabare|Dokumentasi pribadi

Sarana penerangan atau listrik cukup memadai di Kabare. Hanya saja tidak tidak 24 jam. "Listriknya nyala dari jam 6 sore (pkl.18.00 Wit) hingga jam 6 subuh (pkl.06.00 wit)," ujar salah satu warga.

Diusulkan Jadi Daerah Otonom

Suasana Kampung Kabare|Dokumentasi pribadi

Sebagai daerah pesisir dan terluar kerinduan akan sentuhan pembangunan itu menyeruak dibalik wajah polos masyarakat Raja Ampat yang mendiami pesisir utara Raja Ampat ini. Sebagai daerah terluar dan berbatasan langsung dengan Wilayah Republik  Federal Palau, masyarakat pesisir utara Raja Ampat yang tergabung dalam beberapa distrik/kecamatan merindukan pembentukan daerah otonom baru. 

Kerinduan yang sudah lama didengungkan oleh tokoh masyarakat, politisi dan para penentu kebijakan pembangunan di Raja Ampat, namun hingga kini pemerintah pusat belum memberikan jawaban atas usulan tersebut, bahkan Kabare sebagai ibu kota distrik tertua direncanakan sebagai ibu kota kabupaten. Wilayah-wilayah pantura (Pantai Utara Raja Ampat) ini mengusulkan daerah otonom baru itu sebagai Kabupaten Raja Ampat Utara.

Usulan ini pun telah melalui kajian-kajian lembaga teknis yang melibatkan perguruan tinggi. Bahkan lembaga-lembaga kajian itu memberikan rekomdasi agar  wilayah utara Raja Ampat yang terdiri dari Distrik Waigeo Utara, Waigeo Timur, Wawarbomi, Supnin, Ayau dan Kepulauan Ayau menjadi daerah tingkat II (kabupaten) yang otonom. Selain karena letaknya yang berbatasan dengan dengan negara lain tetapi juga untuk mendekatkan rentang kendali pelayanan pembangunan dan pemerintahan.

Bahkan untuk mendukung usulan dan rencana tersebut sejumlah fasilitas penunjang di Kabare yang rencananya dijadikan ibu kota kabupaten telah dibangun. Seperti sarana dan prasarana pendidikan mulai dari SD sampai SMA dan sejumlah sarana dan prasarana kesehatan, serta pembangunan sebuah bandara. Bahkan masyarakat telah menyiapkan lahan yang dijadikan sebagai tempat pembangunan berbagai sarana dan prasarana jika usulan tersebut dijawab pemerintah pusat.

Kondisi Ombak Samudera Pasifik di Wilayah Utara Raja Ampat|Dokumentasi pribadi

Namun hingga kini usulan tersebut masih mentok di pemerintah pusat, entah karena adanya kebijakan moratorium pemekaran daerah otonomi baru di Indonesia. Tetapi harapanya moratorium tersebut memberikan ruang pengecualian khususnya bagi daerah terluar yang berbatasan dengan negara lain, seperti wilayah utara Kabupaten Raja Ampat.

Semoga impian masyarakat Wilayah Utara Raja Ampat kelak akan terwujud sehingga mereka juga bisa bersanding dengan daerah lain di Indonesia, tentu juga mampu bersanding dengan negara tetangga dengan menunjukan indentitas sebagai serambi dan beranda NKRI.

#salam