Karut-Marut Pilkada Raja Ampat, KPU dan Panwaslu Harus Bertanggung Jawab

Mengamati perkembangan media sosial dari semalam bahkan hingga pagi ini ratusan warga Raja Ampat mengaku tidak menerima undangan dari KPUD Raja Ampat untuk mengikuti pencoblosan yang dilaksabakan secara serentak hari ini.  

"Pada pemilu legislatif 2009, saya dan istri saya terdaftar dalam DPT tapi sekarang tidak ada...jangan biarkan pemilih siluman menggunakan hak pilih kita,"tulis Naftalis Mambraku di akun Facebooknya.

Vhya Bauw menulis begini, "tunggu undangan dari KPU ini macam tunggu undangan pelantikan pejabat saja. Mendingan masuk tidur," tulisnya dalam akun semalam.

Masih banyak lagi warga waisai yang membuat status yang menyayangkan kinerja penyelenggara pemilu di Raja Ampat. 

Saya sendiri saja mengalami hal ini. Saya dan kekuarga saya yang adalah bagian dari warga Waisai-Raja Ampat yang sudah berkali kali mengikuti pemilihan umum di Raja Ampat sampai saat ini belum mendapat undangan dari KPU. Bagi saya ini adalah pelanggaran pemilu yang diselenggarakan penyelenggara pemilu. Anehnya Panwaslu juga diam-diam saja. 

Saya memang dengar isu bahwa bisa gunakan KTP dan Kartu keluarga tapi persoalannya tidak ada pemberitahuan yang jelas dari KPU ataupun Panwaslu. 

Hal lain yang ditemuin yang menunjukkan karut-marutnya pilkada di Raja Ampat adalah ditemukan ribuan Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum kepala dan daerah dan wakil kepala daerah di Raja Ampat terindikasi palsu atau siluman. Sebab berdasarkan hasil cross cek masyarakat Raja Ampat dan pihak terkait  beberapa hari terakhir ini, menjelang pelaksanaan pemilukada yang dilaksanakan besok 09 Desembee 2015 terdapat kejanggalan.

Dalam daftar DPT itu ditemukan pemilih yang berasal dari luar Raja Ampat. Kadis  Kependudukan  dan Catatan Sipil Raja Ampat, Samuel Monim menjelaskan banyak DPT yang NIK tertukar. NIK beda dengan nama pemiliknya sebagaimana yang tertera dalam KTP. 

"Kami sudah cek DPT yang dikeluarkan KPUD Raja Ampat dan ternyata banyak DPT palsu atau siluman. Dimana NIK dan nama itu tidak sesuai. NIK yang tertera itu sebenar berbeda dengan nama asli NIK yang tercatat dalam data kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,"kata Monim.

Hasilnya pun ada. Setelah pihak keamanan dan pemda Raja Ampat menggelar operasi justicia 2 hari menjelang pilkada di Raja Ampat banyak yang tertangkap dan terjaring dalam operasi tersebut. Dan yang tertangkap tersebut adalah orang-orang yang didatangkan dari luar Raja Ampat. 

"Kami sudah tangkap beberapa pelaku. Dan sudah mengaku mereka datang ke waisai karena disuruh oleh oknum tertentu untuk datang coblos. Dan persoalannya mereka mengaku terdaftar dalam DPT. Ini salah siapa. Kami akan terus menyelidiki kasus ini," kata Kapolres Raja Ampat di Waisai Raja Ampat 08 Desember 2015.