Bagi masyarakat Maluku, nama Fadel Muhammad begitu vulgar ditelinga. Selain karena ibunya berasal dari Maluku Utara, Fadel sudah dianggap sebagai bagian orang Maluku. Karena itu, dua tahun lalu ketika Fadel menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, kerinduan orang Maluku untuk duduk di Kursi Kabinet sebetulnya sudah terobati. Apalagi Prof Alex Retraubun (Dosen Universitas Pattimura yang juga Dirjen Pulau-Pulau Kecil di KKP) ditunjuk sebagai Wakil Menteri Perindustrian.
Bagi orang Maluku, sosok Fadel Muhammad sebetulnya merupakan harapan yang diyakini mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang saat ini nangkring di peringkat ketiga propinsi termiskin di Indonesia.
Dipundaknya sebetulnya masyarakat Maluku mengharapkan supya bung Fadel dapat merealisasikan janjinya untuk meningkatkan status Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon menjadi Pelabuhan Samudra. Dengan peningkatan ini, tentu ikan yang ditangkap di laut Maluku benar-benar ‘ber-KTP Maluku’ dan bukan lagi ber-KTP Surabaya, Jakarta atau daerah ekspor lainnya. Sebab sejauh ini, ikan yang ditangkap dari laut Maluku sebagian besar diekspor lewat pelabuhan ekspor daerah lain.
Pemerintah Kota Ambon sendiri saat ini lagi giat-giatnya memprogramkan Konsep Ambon Water Front City. Dengan progam ini, Maluku yang unggul dibidang perikanan itu diharapkan mampu membawa masyarakat pada taraf kesejahteraan yang baik. Ambon Water Front City juga menjadikan Kota Ambon bagian dalam pogram Minapolitan yang menasional itu.
Apalagi, lewat Fadel, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga sedang menjajaki kerja sama Sister City (kota kembar) antara Ambon dan Jepang, sebagai upaya menjadikan Ambon sebagai Minapolitan. Rencana ini tentu disambut baik sebagai suatu ide yang cerdas untuk memajukan Maluku.
Satu lagi, dengan ditetapkannnya Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, tentu sektor perikanan dan kelautan benar-benar menjadi primadona di daerah ini. Bahkan, di tahun 2012 nanti, Maluku ditargetkan mampu menghasilkan produksi ikan sebesar 849,436 ribu ton. Suatu angka yang fantastis dan tentunya langsung berdampak bagi PAD daerah ini.
Apalagi, Maluku bersama enam Propinsi Kepulauan lainnya (Popinsi NTT, Riau, NTB, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara dan Bangka Belitung) tengah memperjuangkan amandemen UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, alokasi dana DAU dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). Revisi UU ini tentu juga memperhitungkan luas laut sebagai perimbangan penerimaan Dana DAU dari pusat.
Nah, mimpi-mimpi dan deal orang Maluku bersama bung Fadel sebetulnya sudah cukup jauh. Dipundaknya orang Maluku berharap dream dan deal yang telah dibangun akan terealisasi. Akankah mimpi ini terwujud? Yang pasti pencopotan Fadel Muhammad tentu membawa luka tersendiri bagi Orang Maluku….
salam
