Berkat arus globalisasi dan digitalisasi yang semakin berkembang hingga saat ini, cross border activity atau aktivitas lintas batas menjadi suatu hal yang tak terhindarkan, termasuk dalam sektor ekonomi. Aktivitas ekonomi lintas batas semacam ini berlangsung dalam berbagai level, baik bilateral maupun regional. Di kawasan Asia Tenggara yang terhimpun dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), aktivitas ekonomi lintas batas ini meliputi perdagangan, investasi, pengiriman uang, dan pariwisata. Pada praktiknya, aktivitas ini turut melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari masing-masing negara di kawasan. Guna mendukung aktivitas ekonomi lintas batas tersebut, sistem pembayaran yang efisien mutlak diperlukan. Sistem pembayaran itu sendiri telah mengalami perkembangan yang signifikan selama satu dekade terakhir. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti biaya tinggi, kecepatan lambat, akses terbatas, dan transparansi yang tidak memadai.
Selama beberapa tahun terakhir, negara-negara ASEAN memiliki aspirasi yang sama mengenai pentingnya sistem pembayaran terkoneksi yang memungkinkan pembayaran lintas batas secara cepat, mulus, dan lebih terjangkau di seluruh kawasan. Atas dasar aspirasi bersama tersebut, Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation in Regional Payment Connectivity (RPC) pun ditandatangani pada 14 November 2022.Â
Melalui nota kesepahaman tersebut, bank sentral dari lima negara ASEAN, meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, sepakat untuk memperkuat dan meningkatkan kerja sama dalam konektivitas pembayaran guna mendukung pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif.Â
Mekanisme RPC ini selanjutnya diimplementasikan melalui penyediaan layanan pembayaran menggunakan Quick Response Code (QR Code) dan pembayaran cepat berbasis local currency settlement (LCS). Untuk dapat mewujudkan konektivitas sistem pembayaran yang inklusif, keterlibatan seluruh negara anggota ASEAN tentu diperlukan. Melalui ASEAN Leaders' Declaration on Advancing Regional Payment Connectivity and Promoting Local Currency Transaction, diketahui pula adanya ketertarikan negara anggota ASEAN lainnya untuk bergabung dalam inisiatif RPC ini.
Implementasi regional payment connectivity sebagai suatu sistem pembayaran dapat mendukung dan memfasilitasi perdagangan lintas batas, investasi, pengiriman uang, pariwisata, dan kegiatan ekonomi lainnya di kawasan. Selain itu, regional payment connectivity juga berdampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebab partisipasi mereka di pasar regional akan terfasilitasi dengan baik. Maka dari itu, apabila dapat terwujud, konektivitas sistem pembayaran ini akan mendorong ikatan ekonomi regional yang lebih kuat di antara negara-negara ASEAN. Hal ini sejalan dengan misi Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di kawasan. Di samping itu, regional payment connectivity juga berkontribusi signifikan dalam mempercepat pemulihan ekonomi kawasan dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Dengan demikian, kerja sama ini juga dapat mendukung posisi ASEAN sebagai epicentrum of growth.
Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia, ekonomi digital dan ekosistem keuangan Indonesia maupun ASEAN menunjukkan tren positif dengan prospek ekonomi yang optimis. Dengan adanya inisiatif RPC, tren dan prospek yang positif ini akan dapat terealisasikan secara optimal. Selain itu, volume transaksi lintas negara diperkirakan akan terus tumbuh selama beberapa tahun ke depan. Jika mempertimbangkan hal ini, tentu prospek mekanisme RPC akan mengarah pada kecenderungan yang positif. Tentunya, dalam hal ini, sinergi antara para pelaku industri dengan bank sentral di negara-negara ASEAN sangat diperlukan demi mewujudkan konektivitas sistem pembayaran di kawasan.
Jika kita mengingat kembali sejumlah terobosan yang muncul beberapa tahun belakangan, kita akan mendapati bahwa, sebelum inisiatif RPC menjadi topik pembahasan pada forum regional ASEAN, Bank Indonesia telah menyadari pentingnya pemutakhiran sistem pembayaran nasional. Hal ini dibuktikan melalui peluncuran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Agustus 2019 lalu. Dengan adanya QRIS, masyarakat Indonesia dapat melakukan pembayaran melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet elektronik, atau mobile banking. Peluncuran QRIS sebagai wujud pemutakhiran sistem pembayaran nasional ini bertujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, dan memajukan UMKM.
Pada dasarnya, peluncuran QRIS oleh Bank Indonesia merupakan langkah awal dalam membentuk suatu konektivitas sistem pembayaran, khususnya pada level nasional di Indonesia. Dalam mekanisme RPC pun, QRIS menjadi salah satu instrumen sistem pembayaran yang dapat digunakan oleh warga negara Indonesia ketika bertransaksi di negara ASEAN lainnya. Berbekal pengalaman dalam pengembangan dan peluncuran QRIS, sudah sepatutnya kita yakin dan percaya bahwa Bank Indonesia akan mampu mendukung inisiatif RPC demi mewujudkan ekonomi ASEAN yang lebih integratif, mempercepat pemulihan ekonomi kawasan, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.
Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mengakomodasi aktivitas ekonomi lintas batas di kawasan Asia Tenggara, sistem pembayaran yang efisien merupakan hal yang esensial. Sebagai respons terhadap hal tersebut, negara-negara anggota ASEAN sepakat akan pentingnya regional payment connectivity atau konektivitas sistem pembayaran di kawasan. Dengan memperhatikan tren yang berkembang, prospek mekanisme RPC diprediksi mengarah pada kecenderungan yang positif. Dengan bekal pengalaman dalam peluncuran QRIS, Bank Indonesia diyakini akan dapat berkontribusi dalam mewujudkan inisiatif RPC ini. Dengan demikian, ekonomi ASEAN akan menjadi semakin terintegrasi, pemulihan ekonomi kawasan akan semakin cepat, dan pertumbuhan yang inklusif dapat diwujudkan.
