Edwin Hidayat Abdullah, Dibalik Dukungan Akuisisi PGE oleh PLN

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berencana mengakuisisi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak usaha PT Pertamina, hingga kini masih menjadi tanda tanya besar. Ada apa di balik rencana tersebut? Mengapa ada dorongan agar PLN mengakuisisi PT Pertamina Geothermal Energy?

Rencana tersebut muncul sejak menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, meminta PT PLN (Persero) untuk dapat mengakuisisi anak usaha PT Pertamina tersebut. Pengamat Hukum Ekonomi, Yusron Rusdiono, khawatir kebijakan ini akan berdampak buruk terhadap iklim investasi tanah air.

Senada dengan kebijakan menteri BUMN, di artikel  Edwin Hidayat Abdullah, yang sekarang menjadi Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata, Kementerian BUMN, dan juga sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina yang ditunjuk langsung oleh Rini Soemarni ini setuju jika PLN mengakuisisi saham PGE. Ia juga menyatakan bahwa proses akuisisi ini sudah mulai memasuki tahap kajian. Ia merasa akuisisi PGE oleh PLN akan menjadi sebuah perwujudan sinergi antara dua BUMN besar di Indonesia.

Mantan komite audit PT Sinarmas ini juga memproyeksikan bahwa proyek akuisisi ini dapat membantu tercapainya target nasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi sebesar 7.000 megawatt (MW) pada tahun 2025 mendatang.

Tapi tunggu dulu, bukannya PLN masih punya pekerjaan rumah yang belum selesai? Proyek 35000MW bisa terancam mangkrak lagi, padahal itu harusnya menjadi proyek prioritas PLN. Belum lagi permasalahan hutang – hutang yang belum lunas.

Dukungan Edwin Hidayat Abdullah ini cukup mengejutkan, bahkan menyebutkan bahwa Pertamina tidak setuju PGE dicaplokPLN, hal tersebut diutarakan oleh Sekretaris Perusahaan Pertamina, Wisnuntoro danVice President Corporate Comunication Pertamina, Wianda Pusponegoro. Jadi sepertinya petinggi Pertamina yang setuju kebijakan ini hanya Edwin Hidayat Abdullah.

Pengembangan sektor panas bumi sebagai energi terbarukan yang ramah lingkungan itu tidak mudah dan tak bisa dilakukan dengan main-main. Jadi, butuh banyak kajian yang lebih dalam lagi.

Apakah proyek ini benar untuk kemakmuran rakyat Indonesia, atau memang sebagai proyek nafsu ambisius dari oknum yang ingin memperkaya diri sendiri? Mari kita kawal bersama.