Delapan tahun sudah 34 proyek pembangkit listrik mangkrak, ini yang membuat Presiden Joko Widodo geleng-geleng kepala. Timbul pertanyaan, apa yang dikerjakan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) selama ini? Sejak tahun 2010 sampai kini 2016, proyek tersebut masih dipertanyakan kelengkapannya, karena belum semua berfungsi dengan baik.
Presiden Jokowi sempat menyoroti 34 proyek pembangkit listrik yang diketahui mangkrak, sehingga Jokowi berencana melakukan evaluasi besar-besaran dan membuka peluang untuk melaporkannya ke KPK, karena disinyalir ada mafia listrik yang bermain di tender proyek ini.
Namun, Direktur Utama PT. PLN (Persero), Sofyan Basir, seakan enggan untuk disalahkan atas mangkraknya proyek ini. Ia berdalih proyek ini adalah proyek dari pemerintahan terdahulu. Dia mengaku baru mendapatkan data proyek terkendala tersebut dalam satu tahun terakhir dengan meninjau  lokasi dan mengkaji data. Dia mengatakan beberapa permasalahan yang menyebabkan proyek  tidak dilanjutkan, dikarenakan salah perhitungan kontraktor sebelum mengerjakan proyek.
Belum selesai kisruh proyek yang mangkrak dan sedang bergulir megaproyek 35.000 megawatt, kini PT. PLN (Persero) sedang disibukkan oleh rencana akuisisi 50% saham anak perusahaan Pertamina, PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE). Ide akuisisi ini diprakarsai langsung oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno, selaku instansi yang mewakili pemerintah sebagai pemegang saham PT. PLN (Persero).
Namun, ide ini sepertinya tidak disetujui oleh Menteri ESDM, Ignasius Jonan. Jonan telah meminta PLN lebih memfokuskan pembangunan jaringan transmisi listrik ketimbang mengembangkan panas bumi (geothermal). Â Hal senada pun diutarakan oleh anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Falah Amru, yang meminta PT. PLN untuk lebih fokus pada program prioritas pemerintah Jokowi, termasuk target pemerataan transmisi listrik di seluruh Indonesia yang masih jomplang.
Pengamat energi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menyayangkan kengototan Dirut PLN Sofyan Basir mengakuisisi PGE. Hal itu hanya menjadi bukti buruknya koordinasi antarmenteri. Terlihat sekali, PLN mengabaikan perintah Menteri ESDM dan lebih mengikuti arahan dari Menteri BUMN.
Jika seperti ini patut ditanyakan, ada apa di antara Dirut PLN dan Menteri BUMN yang terlihat sangat berambisi untuk akuisisi PT PGE?
