Apa yang dipikirkan oleh Jokowi selaku presiden setelah mendapat gambaran besar dari hasil pemilu 2024 meskipun masih berupa Quick Count dari beberapa Lembaga survey?. 14 Februari adalah hari pemilu dan pada  21 Februari tertuang mengenai keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tentang penganugerahan pangkat secara Istimewa Jendral TNI Kehormatan. Seperti biasa Keputusan Jokowi
Selalu menimbulkan kontroversi salah satunya adalah Gufron Mabruri selaku direktur Imparsial. Â Mengutip dari artikel Rio Ari Seno pada Jumat 1 Maret, menurut Jokowi pemberian gelar jendral kehormatan merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian penuhnya kepada rakyat, bangsa dan negara. Tapi apakah ini murni benar-benar hanya sekedar alasan itu? Secara pribadi saya
Melihat ini lebih kepada sedia payung sebelum hujan atau lebih tepatnya mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan program Jokowi yang kemungkinan besar akan dilanjutkan oleh Prabowo seperti pembatasan ekspor bahan mentah (nikel) karena alasan Prabowo yang begitu masuk akal mengenai itu bukan karena menolak perdagangan bebas tetapi ingin agar bangsa Indonesia
Menikmati dengan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan ekspor bahan mentah dan agar bisa membuka lapangan kerja bagi bangsa indonesia sendiri tetapi persoalannya apa bila Prabowo menjadi Presiden dengan pangkat terakhir Bintang tiga karena harus terhenti di tahun 1998 mungkin ini bisa menjadi kondisi yang memudahkan kepentingan para Jendral bintang empat dan
Kepentingan lain yang tidak seberani Jokowi terhadap kepentingan negara-negara yang menentang pembatasan ekspor bahan mentah yang mungkin bisa saja jendral yang jadi presiden dengan modal bintang tiga. Kemungkinan besar pemberiang pangkat kehormatan dengan status Bintang empat adalah cara agar Prabowo tidak bisa disetir kepentingan yang merugikan bangs ini dan
Program Jokowi karena kita melihan sendiri bahwa senioritas di kalangan TNI begitu kuat dan itu tidak berlaku sampai masa tugas saja tetapi berlaku terus-menerus sehingga bagi saya penting pemberian pangkat jendral kehormatan bagi Prabowo agar memberi dia otoritas yang benar-benar terjamin Ketika memimpin nanti dan pastinya Jokowi tidak mungkin rela program yang sudah ia rintis
Lama termasuk nikel dan saham di PT Freeport yang sudah mencapai 51% dari 9,36% menjadi sia-sia sehingga betul-betul Pak Prabowo harus memiliki otoritas dan kekuatan penuh dalam meneruskan program ini. ini adalah pendapat pribadi ya jadi kalau mau menanyakan data untuk memperkuat pendapat saya sekali lagi ini hanya prndapat pribadi sebagai warga negara yang menganut system demokrasi.
