Netralitas Media Dalam Demokrasi

Sepekan berjalan, tahapan kampanye partai politik peserta pemilu 2014 digelar. Segala cara ditempuh, guna mendulang suara sebanyak-banyaknya pada 9 April mendatang. Bahkan tidak sedikit calon anggota legeslatif yang menunjukkan tingkah yang unik. Dari blusukan, hingga dengan menggunakan metode klenik. Tak khayal jika masyarakat dibuat bimbang atas tingkah calon, yang digadang-gadang akan mewakili aspirasinya di Parlement dalam kurun waktu 5 tahun.

Tak hanya demikian, beberapa program berita madia elektronik televisi yang harusnya mampu memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat, justeru turut andil dalam menggiring opini masyarakat, terhadap indikasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan parpol tertentu yang dianggap sebagai “lawan” politik.

Ketidak netralan dan adanya indikasi kepentingan beberapa media terlihat jelas, terutama media yang pemiliknya adalah petinggi salah satu parpol. Suatu contoh, dalam berita kampanye rapat umum terbuka partai politik.

Dalam pemberitaan  Metrotv yang belakangan diketahui  pemiliknya adalah Surya Paloh, yang tidak lain merupakan petinggi Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), misalnya. Pemberitaan terkait pelanggaran kampanye tentang keikut sertaan anak-anak dalam kampanye sejumlah partai tertentu.

Meski pemberitaan tersebut berimbang dan tidak melanggar kode etik jurnalistik, sayangnya berita dengan tema pelanggaran yang sama hanya dikeluarkan untuk partai-partai tertentu yang menjadi lawan politik Partai Nasdem, yang notabennya memiliki kedekatan secara psikologis dengan Metrotv.

Dan, berita terkait tema itu tidak ditujukkan pada Partai Nasdem, meski jelas dalam gambar-gambar yang ditayangkan terlihat keikut sertaan anak-anak dalam kampanye terbuka, partai nomor urut satu ini, di berbagai daerah.

Tak hanya Metrotv yang dalam pemberitaannya terindikasi adanya ketidak netralan atau keberpihakkan pada salah satu partai. Sikap senada juga ditunjukkan Tvone, yang juga diketahui pemiliknya adalah Aburizal Bakri, Petinggi Partai Golkar, yang digadang-gadang akan dicalonkan menjadi capres oleh partai berlambang pohon beringin ini.

Berita negatif yang menyangkut kepentingan partai yang memiliki kedekatan secara psikologis dengan stasiun TV  bersangkutan, seolah ditutup-tutupi. Namun panasnya suhu politik belakangan ini terus memanas, hingga terlihat “perang” politik tergambar jelas dalam tayangan pemberitaan televisi.

Selain dua stasiun televisi besar diatas, ada juga beberapa media yang memiliki hubungan dengan salah satu partai politik peserta pemilu, yakni MNC group, pemiliknya adalah Hari Tanoe Sudibio yang juga salah seorang Cawapres dari Partai Hanura berpasangan dengan Wiranto sebagai Capres dengan kendaraan politik yang sama.

Tak heran, jika sikap tersebut sempat membuat Presiden Susilo Bambang Yudoyono geram, didepan publik, atas tingkah sejumlah Media yang dianggap selalu memojokkan dirinya dengan kasus-kasus korupsi yang membelit elit partai yang dipimpinnya itu.

Di era reformasi yang seharusnya mampu memberikan pindidikan yang baik kepada masyarakat utamanya di bidang politik dan ekonomi melalui tayangan berita, tanpa kepentingan dan tendensi apapun, terlepas dari siapa dan apa latar belakang pemilik media itu sendiri.

Masyarakat berharap, peran media dalam menjalankan fungsinya sebagai kontrol untuk mengawal pemerintahan yang bersih, penegakan hukum yang seadil-adilnya, tanpa keberpihakan.  Semoga moment pemilu 2014-2019 ini akan menjadi pembelajaran yang sangat penting menuju Indonesia yang lebih baik, dan pendewasaan dalam berpolitik.

(Galih Mega)