Kurikulum Merdeka merupakan program dari pemerintah untuk memberikan keleluasaan kepada guru dalam mengembangkan metode pembelajaran. Para guru tidak lagi terpaku pada materi pembelajaran yang substansial namun dengan mengikuti perkembangan zaman dapat merancang materi pembelajaran secara kreatif dan inovatif. Harapannya hal ini juga memungkinkan siswa belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya. Dengan prinsip pembelajaran yang lebih fleksibel dan berbasis proyek, Kurikulum Merdeka diharapkan menjadi langkah terdepan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Dilansir melalui laman website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (11/02/2022), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, menyatakan bahwa peluncuran Kurikulum Merdeka merupakan upaya dalam mengatasi krisis pembelajaran sebagai akibat dari adanya wabah Covid-19 yang menyebabkan hilangnya pembelajaran (learning loss) dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran. "Untuk literasi, learning loss ini setara dengan 6 bulan belajar. Untuk numerasi, learning loss tersebut setara dengan 5 bulan belajar. Sehingga efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif," ucap Nadiem.
Menteri Nadiem juga menyampaikan beberapa keunggulan dari program Kurikulum Merdeka. Pertama, lebih sederhana dan mendalam karena kurikulum ini akan fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Tenaga pendidik dan peserta didik akan lebih merdeka karena bagi peserta didik dapat belajar sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Sedangkan bagi guru, mereka akan mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Lalu sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum serta pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik.
Namun, seperti setiap perubahan kebijakan, Kurikulum Merdeka menghadapi tanggapan yang beragam. Berbagai pro dan kontra bermunculan dari berbagai elemen masyarakat. Beberapa pendapat pro dari pemberlakuan Kurikulum Merdeka antara lain:
1. Fleksibilitas Pembelajaran. Guru dapat menyusun materi ajar dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik siswa. Hal ini memungkinkan pengajaran yang lebih personal dan responsif terhadap minat anak sehingga diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa.
2. Pembelajaran Berbasis Proyek (Project-Based Learning). Kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa untuk belajar secara mendalam melalui penyelesaian proyek nyata. Metode ini membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, bekerja sama dalam tim, dan memecahkan masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.
3. Mengembangkan Potensi Siswa Secara Optimal. Kurikulum Merdeka membuka ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Dengan pendekatan yang tidak terlalu kaku, anak-anak dapat lebih bebas untuk memilih jalur pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka, baik itu dalam bidang sains, seni, olahraga, atau keterampilan lainnya.
4. Meningkatkan Kreativitas Guru. Kurikulum ini juga memberikan ruang bagi guru untuk lebih kreatif dalam menyusun strategi pengajaran. Guru tidak lagi dibatasi oleh aturan-aturan ketat mengenai materi apa yang harus diajarkan pada waktu tertentu, tetapi dapat menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kebutuhan kelas. Dengan ini, proses belajar-mengajar dapat menjadi lebih dinamis dan menarik.
Terlepas dari pendapat pro di atas, terdapat beberapa kontra dari Kurikulum Merdeka yaitu:
1. Ketidaksiapan Guru. Tidak semua guru siap untuk beralih dari kurikulum yang lebih terstruktur ke kurikulum yang lebih fleksibel. Banyak di antara mereka yang membutuhkan pelatihan tambahan untuk memahami bagaimana mengelola pembelajaran yang lebih bebas dan berbasis proyek. Keterbatasan pelatihan ini bisa menghambat keberhasilan penerapan kurikulum baru.
2. Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan. Kurikulum Merdeka membutuhkan fasilitas dan sumber daya yang memadai, seperti akses teknologi untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek. Namun, tidak semua sekolah, terutama di daerah terpencil, memiliki infrastruktur yang mendukung. Ketimpangan ini dapat memperlebar jurang antara sekolah di perkotaan dan pedesaan, serta antara siswa dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda.
