Kepolisian Resor Kota Bulungan akan terus menggelar Operasi Mantap Praja (OMP) II dengan tujuan utama fokus pada pengamanan dan pengawalan distribusi kotak suara dari berbagai wilayah hingga ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Kapolresta Bulungan AKBP Rofikoh Yunianto menyampaikan bahwa proses penghitungan suara harus dilakukan dengan hati-hati dan membutuhkan perhatian ekstra terutama dalam pengawalan kotak suara dari daerah terpencil yang jelas menghadapi berbagai tantangan.Â
"Kami terus memastikan distribusi kotak suara ke PPK berlangsung aman dan lancar, meskipun melewati Medan yang berat dan cuaca yang kurang bersahabat. Ini adalah tanggung jawab kami untuk menjaga keamanan suara rakyat hingga tahapan akhir", ungkapnya Kamis(28/11).
Kapolresta menjelaskan bahwa pengawalan kotak suara di berbagai daerah terpencil, seperti wilayah perbatasan atau desa yang sulit dijangkau, memerlukan kerja keras dan koordinasi yang baik.
"Beberapa daerah memang memiliki akses jalan yang kurang memadai, bahkan ada yang harus ditempuh menggunakan perahu atau kendaraan roda dua, melalui jalur berlumpur,Namun, anggota Polri di lapangan siap menghadapi tantangan ini demi memastikan kotak suara tiba dengan aman", lanjut Kapolresta.
Dalam Operasi Mantap Praja II Polresta Bulungan bekerja sama dengan Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawal jalannya seluruh tahapan Pilkada, termasuk pengaman saat proses rekapitulasi suara.
"Kami terus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada, termasuk pengamanan saat proses rekapitulasi suara.
Kapolresta juga menghimbau kepada masyarakat dan Pasangan Calon untuk tetap tenang menunggu hasil penghitungan suara dan tidak terpancing oleh isu-isu yang dapat memicu konflik.
"Kami meminta masyarakat dan tim Paslon untuk tetap sabar dan percaya pada proses yang berlangsung. Hindari provokasi atau berita hoax yang dapat menggangu kondusifitas daerah", ujarnya
Selain pengawalan kotak suara, personel Polresta Bulungan juga disiagakan di PPK dan wilayah strategis lainnya untuk memastikan tidak ada gangguan keamanan selama proses rekapitulasi.
