Ditulis Oleh: Ihsan Iskandar S.Sos M.E C.DMP - Kasus pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, semakin menjadi perbincangan hangat setelah rencana pembongkaran pagar tersebut diumumkan. Tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi kasus ini juga memperlihatkan bagaimana media sosial dapat memainkan peran penting dalam mengangkat sebuah persoalan lokal ke tingkat perhatian publik yang lebih luas.
Pencuatannya di media sosial membuktikan bahwa era digital telah memberikan ruang demokratis bagi masyarakat untuk menyuarakan keresahan mereka. Hal ini semakin mempertegas posisi media sosial sebagai salah satu alat yang efektif untuk membangun kesadaran publik terhadap isu-isu penting di Indonesia. Namun, peran media sosial dalam kasus ini tidak hanya berhenti pada menaikkan isu ke permukaan, tetapi juga menguji sejauh mana pemerintah mampu merespons dengan cepat dan tepat.
Media Sosial: Pisau Bermata Dua dalam Demokrasi
Sebagai negara demokrasi, Indonesia diuntungkan dengan keberadaan media sosial yang memungkinkan masyarakat untuk berbicara secara terbuka tentang persoalan yang mereka hadapi. Kasus pagar laut di Tangerang menjadi contoh nyata bagaimana media sosial dapat memobilisasi opini publik hingga memaksa para pemangku kepentingan untuk bertindak. Kecepatan penyebaran informasi di platform seperti Twitter, Instagram, atau Facebook memungkinkan kasus ini menjadi viral, memberikan tekanan moral kepada pemerintah untuk segera bertindak.
Namun, penggunaan media sosial juga memiliki risiko. Tidak semua informasi yang beredar akurat atau bertanggung jawab, sehingga dapat memicu disinformasi dan polarisasi di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menyuarakan pendapat atau mencari informasi.
Respons Pemerintah: Kunci Penilaian Publik
Viralnya kasus ini juga menjadi ujian bagi pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, dalam merespons masalah yang mencuat melalui media sosial. Presiden telah menunjukkan langkah strategis dengan memberikan arahan agar pembongkaran dilakukan secara kolektif oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Bakamla, dan Baharkam. Lebih jauh, arahan untuk menyelidiki kasus ini hingga tuntas secara hukum menjadi sinyal positif bahwa pemerintah tidak hanya ingin menyelesaikan masalah secara administratif, tetapi juga memastikan ada keadilan hukum yang ditegakkan.
Langkah ini dapat memperbaiki citra pemerintah di mata masyarakat, terutama di era di mana respons cepat dan tepat sangat dihargai. Namun, jika langkah ini tidak dilakukan dengan transparansi, risiko kritik dan ketidakpercayaan publik tetap ada. Dalam konteks demokrasi digital, respons pemerintah yang lambat atau kurang tepat dapat dengan mudah menjadi bumerang yang memperburuk citra mereka.
Kesadaran Publik dan Tanggung Jawab Bersama
Keberhasilan media sosial dalam memviralkan kasus pagar laut Tangerang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin sadar akan isu-isu di sekitarnya. Namun, kesadaran ini harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam menyikapi informasi yang beredar. Tidak semua yang viral memiliki dampak positif, dan tidak semua isu yang disuarakan di media sosial memiliki solusi instan.
Sebagai masyarakat, kita perlu bijak dalam menggunakan media sosial, memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan berkontribusi pada penyelesaian masalah, bukan hanya menambah keruh suasana. Pemerintah juga perlu lebih proaktif dalam merespons isu-isu yang viral, menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mendengar suara rakyat sekaligus menjelaskan kebijakan yang diambil.
