Baru pada periode ini, pemerintah memberikan keleluasaan luar biasa kepada sebuah lembaga untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. KPK lahir seiring dengan kebijakan bersih-bersih pemerintah pusat. Pemerintah sejak awal mendukung kinerja KPK membersihkan Indonesia dari korupsi. Maka jangan heran jika nyaris setiap saat KPK membongkar kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah, anggota DPR, hakim, jaksa sampai para petinggi partai politik.
KPK makin leluasa bekerja karena presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memberikan dukungan penuh. Bahkan dukungannya lebih dari 100%. Ingat ketika besannya yang pejabat tinggi Bank Indonesia Aulia Pohan diperiksa, lalu jadi tersangka dan kemudian dipenjara? Padahal, secara logika hukum, Aulia bisa saja mengelak karena masih ada pihak yang lebih bertanggung jawab... kalau SBY mau intervensi, KPK mungkin tidak akan berani memenjarakan Aulia Pohan, yang besannya SBY.
Kalau kita, (Anda dan saya) jadi SBY, malukah Anda kepada besan karena Anda tidak bisa membantunya?
“Masak seorang presiden tidak bisa membantu besannya sendiri?”
“Kok bisa besan presiden ditangkap dan diadili karena kasus korupsi, dan dia diam saja?”
“Seharusnya SBY bertindak dong, dia kan punya kuasa!”
“Presiden seharusnya bisa menggunakan kekuasaannya untuk bantu besannya.”
Dan 1001 ucapan dan ungkapan lain, yang menyalahkan SBY atas ketidakberdayaannya. SBY memang tidak berdaya jika berhadapan dengan hukum dan KPK. Di depan hukum, posisi SBY sama dengan warga lain. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. SBY tidak mau menggunakan cara-cara tidak sesuai aturan dalam berurusan dengan hukum. Dia sangat hati-hati dalam berucap dan bertindak. Itu yang saya lihat, dan tidak saya lihat pada presiden-presiden sebelumnya.
Bagaimana pula perasaan Anda ketika partai yang Anda dirikan dan besarkan, diobok-obok oleh KPK karena kasus korupsi? Pasti sakit. Suatu hal yang dibangun dengan susah payah, rusak karena ulah para kader dan petingginya. SBY melakukan apa? Intervensi KPK? Melarang KPK mengobrak-abrik Demokrat? Tidak. Justru sejumlah kader terbaik Demokrat dibiarkannya ditangkap KPK. SBY justru mendukung pembersihan Demokrat dari penyakit korupsi. Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng adalah dua petinggi top di Demokrat, dua kader terbaik partai itu. Sekarang pun pembersihan masih berlangsung dan SBY lagi-lagi “tidak berdaya” di hadapan KPK.
“Kenapa SBY diam saja ketika partainya dipreteli KPK karena kasus korupsi?”
“Apakah dia tidak punya kuasa untuk sedikit menahan atau memengaruhi KPK?”
“Masak seorang presiden dengan kuasanya, tidak bisa ngomong ke KPK?”
Dan 1001 pertanyaan dan pernyataan menyudutkan lainnya. SBY memang tidak mau melanggar etika dan norma. Presiden bukan orang yang sok kuasa. Presiden bukan orang yang bisa berbuat semau gue dan seenaknya. Dia berusaha untuk selalu taat hukum. Itu yang saya lihat dari SBY. Dia tentara, dia prajurit... yang sangat menghormati hukum.
Ketika sekarang banyak orang mendesak KPK memanggil Ibas... SBY dipastikan “tidak akan berdaya” di hadapan KPK. Saya yakin SBY justru akan mendorong KPK untuk menuntaskan masalah itu sejelas-jelasnya. Kalau memang ada bukti, KPK pasti akan memanggil Sekjen Demokrat itu, tanpa harus disuruh-suruh oleh pihak lain, yang memang senang banget kalau anak presiden dipanggil. Dasar KPK bukan opini tapi data dan fakta.
Kalau SBY orang yang sok kuasa dan suka intervensi, sejak dulu pasti akan melarang KPK mengobok-obok partainya sendiri. Logika sederhana...