Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan segera mengakhiri tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Setelah 10 tahun berkuasa, sudah banyak hal yang dilakukannya. Namun, masih banyak juga yang belum dilakukannya, atau belum tuntas dilakukannya. Sebagai manusia positif, saya akan selalu menghargai siapapun presiden Indonesia, selama presiden tersebut berjalan di koridor aturan dan perundang-undangan. Sejauh pengamatan saya, selama 10 tahun berkuasa, Presiden SBY relatif ketat menjaga pemerintahannya tetap berada dalam jalur yang benar.
Pak SBY sudah membuat berbagai hal yang layak menjadi warisan baik, bagi pemerintahan selanjutnya. Misalnya, posisi Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi nomor 17 di dunia, sehingga masuk dalam kelompok G20. Kelompok ini berisi 20 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia. Pemerintahan SBY sukses memasukkan Indonesia ke dalam daftar itu, pada 2008 lalu. Warisan ini positif, jangan sampai pemerintahan mendatang menyia-nyiakan warisan ini. Jangan sampai, Indonesia tidak lagi berada di daftar kelompok G20.
Warisan lainnya adalah rasio utang luar negeri. Ini sering jadi kontroversi, karena perbedaan sudut pandang. Ada orang yang hanya melihat besaran angka, tanpa melihat faktor lainnya. Ada juga membandingkan dengan negara lain, dan sebagainya. Namun dalam ilmu ekonomi sebuah negara, maka rasio utang luar negeri Indonesia saat ini, sangat sehat. Rasio utang Indonesia (pemerintah) berada di bawah 30% GDP. Kalau Anda berutang ke bank misalnya, maka cicilan Anda tidak boleh lebih besar dari 33% atau sepertiga penghasilan Anda tiap bulan. Itulah yang akan dianggap bank, sebagai posisi sehat keuangan Anda. Kalau lebih dari 33%, maka keuangan Anda tidak sehat.
Rasio utang menjadi sangat penting karena akan menunjukkan tingkat kesehatan keuangan negara. Tingkat kesehatan dapat menggambarkan bagaimana pengelolaan keuangan sebuah negara. Jika rasio utang di bawah 30% maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan negara, dalam posisi baik. Utang luar negeri Indonesia, jumlahnya memang besar dari sisi angka. Namun angka yang disebut besar itu, bukan hanya utang pemerintah melainkan juga utang pihak swasta.
Selain dua hal di atas, warisan lain di bidang ekonomi masih banyak, seperti pertumbuhan ekonomi yang rata-rata di atas 5%, nilai ekspor yang terus meningkat, jumlah wisatawan asing yang selalu bertambah, jumlah kelas menengah yang melonjak, daya beli masyarakat yang kuat, upah minimum yang prosentase kenaikannya tinggi, dan angka-angka statistik positif untuk tingkat pengangguran dan jumlah orang miskin (jumlah prosentasenya berkurang).
Itu di bidang ekonomi. Di bidang hukum, SBY mewariskan pemberantasan korupsi yang lumayan masif. Desakan masyarakat untuk memberantas korupsi, sudah dijalankan. Pak Beye tidak peduli anak buahnya sekalipun yang korupsi, tetap harus diproses dan diadili. Dua anak buah utamanya yaitu di pemerintahan (Andi Malarangeng – Menteri Olahraga dan Anas Urbaningrum – ketum Demokrat), tak luput dari upaya pemberantasan korupsi. Kalau SBY tidak peduli dengan pemberantasan korupsi, tidak mungkin dia membiarkan anak buahnya diseret ke meja pengadilan. Tak mungkin, SBY memberi izin pemeriksaan kasus korupsi untuk puluhan gubernur, walikota dan bupati. Pemerintahan berikutnya wajib melanjutkan proses pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Siapapun yang bersalah, bahkan orang dekatnya sekalipun harus ditindak.
Bidang hukum ini terkait juga dengan pelanggaran HAM. Selama pemerintahan SBY, nyaris tidak pernah terdengar peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Yang mungkin masih menjadi sorotan adalah Papua, yang kadang-kadang masih terjadi kontak senjata. Namun intensitasnya sangat kecil. Teriakan-teriakan aktivis HAM untuk urusan Papua juga nyaris tak terdengar, karena mungkin saja kehabisan amunisi untuk menuduh ini dan itu. Sulit mencari perilaku menyimpang dari aparat keamanan dan pertahanan negara dalam hal pelanggaran HAM, selama pemerintahan SBY. Apalagi pelanggaran HAM berat. Itulah sebabnya dalam beberapa kesempatan, SBY menegaskan bahwa selama pemerintahannya, tidak adakasus pelanggaran HAM berat.
Masih banyak sebenarnya warisan positif pemerintahan SBY, yang harus dilanjutkan oleh pemerintahan baru. Namun di balik warisan positif tentu ada banyak warisan pekerjaan yang belum tuntas. Saya menyebutnya sebagai PR pemerintahan mendatang. Bidang ekonomi, tentu saja harus terus ditingkatkan. Potensi kita masih sangat besar dan dapat diperbesar lagi. Indonesia punya potensi menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia, setara dengan China, Amerika Serikat atau Jepang. Proses menuju ke arah sana sudah di jalur yang tepat, tinggal dilanjutkan saja. Dan proses itu butuh waktu. Bidang hukum tadi, masih banyak kasus-kasus yang belum terselesaikan pada masa pemerintahan ini. Pemerintahan baru wajib memastikan terselesaikannya kasus-kasus hukum yang menjadi sorotan masyarakat.
PR juga ada di bidang pendidikan. Meski sekarang sudah banyak kemajuan, dengan berjalannya anggaran 20%, pendidikan gratis dari SD sampai SMA, peningkatan kualitas guru, perbaikan kurikulum, ternyata kita masih harus terus bekerja keras. Pendidikan adalah dasar dari kemajuan sebuah bangsa. Semoga pemerintahan mendatang, juga punya pikiran yang sama untuk terus memajukan pendidikan di Indonesia. Jika Indonesia mau mewujudkan impian adil makmur dan sejahtera, maka pendidikan harus menjadi prioritas.
PR juga masih banyak di bidang-bidang lainnya. Indonesia adalah negara besar, dengan wilayah yang amat luas dan jumlah penduduk yang tidak sedikit. Indonesia memiliki wilayah terluas ke 5 di dunia, dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 dunia. Di banding Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina atau negara lain di Asia Tenggara, maka pekerjaan mengelola negara bernama Indonesia jauh lebih sulit. Semoga pemerintahan baru dapat meningkatkan warisan yang baik-baik dari pemerintahan sebelumnya, dan menuntaskan PR PR besar bangsa kita. Amin.
