Ketika SBY menyatakan kecewa terhadap berlakunya Undang-undang Pilkada melalui DPRD, banyak kalangan langsung menghujatnya. Mereka menilai SBY sedang bersandiwara. Bahkan jejaring media sosial hiruk pikuk dengan tuduhan, tudingan, cacian, makian terhadap SBY. Ada yang menyebutnya sebagai aktor terbaik. Membandingkannya dengan Ronald Reagan, presiden Amerika yang bintang film, atau Arnold yang gubernur dan bintang film. Hujatan belum berhenti meski kemudian SBY berkali-kali menyatakan keseriusannya menolak Pilkada lewat DPRD. SBY menegaskan bahwa dirinya adalah seorang demokrat.
Sikap dan tindakan SBY kemudian berlanjut dengan melakukan konsultasi hukum ke beberapa pihak, termasuk para pakar hukum tata negara seperti Yusril Ihza. Dalam sela-sela lawatannya di Amerika dan Jepang, SBY memperlihatkan diri sungguh-sungguh peduli terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia pasca UU Pilkada tersebut. Bahkan, SBY mempercepat kepulangannya ke Indonesia. Dan ketika sampai di bandara Halim jam 12 malam, SBY langsung menggelar rapat kabinet terbatas, khusus membahas UU Pilkada. Sebuah rapat kabinet terbatas bersejarah karena dimulai pada jam 1 dinihari.
Tapi respon publik tidak berubah. Mereka tetap menghujat SBY. Meski sesungguhnya, yang menggolkan RUU itu adalah pihak lain yaitu Koalisi Merah Putih yang dimotori Golkar dan Gerindra. Publik tetap marah terhadap SBY. Publik tetap menganggap SBY bermain sandiwara dengan berpura-pura peduli, padahal sesungguhnya tidak.
Namun, sore kemarin… selepas pertemuan, rapat, sidang, secara marathon, SBY mengumumkan sebuah hal amat penting. Bahwa pemerintah akan segera membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau biasa disebut Perppu sebagai pengganti Undang-undang Pilkada. Pemerintah dapat mengeluarkan Perppu jika kondisi dalam keadaan mengharuskannya, termasuk kondisi darurat. Dalam hal UU Pilkada, banyak kalangan menilai kondisi sekarang sudah bisa masuk kategori darurat.
Bagaimana respon publik? Mulai mendua. Sebagian kalangan memberikan apresiasi terhadap langkah SBY tersebut. Para pakar hukum yang langganan sebagai pengamat di banyak media massa, menyebut langkah tersebut sangat tepat. SBY layak diapresiasi. Isi Perppu pun tidak perlu susah-susah, tinggal masukan saja 10 point yang diminta Partai Demokrat sebagai perbaikan terhadap Pilkada langsung. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat pun memberikan respon positif. Demokrasi bisa diselamatkan dengan hadirnya Perppu tersebut.
Bagaimana menurut Anda? Masihkah SBY bersandiwara?
Kalau menurut saya, sejak awal SBY sudah menunjukkan keseriusannya menyikapi UU Pilkada ini. Tampak sekali raut mukanya memendam emosi. Tidak ada tanda-tanda bersandiwara. Mungkin publik bingung mau menyalahkan siapa. Menyalahkan Koalisi Merah Putih? Ah sebagian publik tidak peduli. Entahlah. Yang pasti, SBY sudah memutuskan akan membuat Perppu yang akan menjadikan UU Pilkada tidak berlaku. Bagi daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada dalam waktu dekat, masih bisa melaksanakannya dengan cara langsung, bukan lewat DPRD. Saya berikan apresiasi tinggi buat SBY… SBY akan tetap dikenang sebagai pembela demokrasi Indonesia.
