Komponen Proyek:
- Peningkatan Sektor Kehakiman yaitu penggunaan data kasus korupsi untuk meningkatkan kinerja pengadilan, penggunaan data kasus korupsi untuk mengurangi ketidakadilan putusan hukuman, peningkatan pembelajaran antikorupsi di perguruan tinggi
- Dukungan Pencegahan oleh Lembaga Akuntabilitas Utama Pemerintah Indonesia melalui: penguatan tindakan terpadu untuk mencegah korupsi, penguatan badan pengawas eksternal, peningkatan kapasitas pemantauan kinerja penguatan penggunaan masukan publik untuk pemantauan layanan publik, peningkatan akses publik ke dan penggunaan informasi Pemerintah.
- Peningkatan Pengawasan Publik - Meningkatan keterlibatan Organisasi Sipil Masyarakat (LSM) dengan Pemerintah Indonesia agar layanan publik lebih akuntabel
Dari dokumen ini JELAS bahwa bung Fahri tidak memahami visi dan misi KPK dan ketidakkaitan sinyalemennya tentang campur tangan organisasi asing pelaksana dengan faktanya. Semestinya agenda USAID itu juga harus menjadi agendanya sebagai ketua DPR dalam pemberantasan korupsi dengan mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai tindakan nyata memerangi korupsi. Apa yang kini dilakukannya dengan Hak Angket ternyata justru berlawanan semua dengan itu.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H