Intervensi Gizi Tidak Dapat Ditunda saat Pandemi Covid-19

Kedua, KSP membuat dan kemenkes meng-endorse protokol kesehatan penyebaran covid-19 dan edukasi komunikasi resiko kepada khalayak. 

Ketiga pembentukan gugus tugas percepatan penanganan covid019 dan Pemda untuk membentuk gugus tugas daerah dan menetapkan status kedaruratan.

Keempat, himbauan kerumunan (social distancing) dan jaga jarak (physical distancing).

Kelima, mempersiapkan wisma atelet sebagai model fasilitas isolasi untuk PDP dengan gejala ringan dan sedang dengan kapastias 2400 tempat tidur.

Selain itu mempersiapkan RS darurat di pulaua galang dengan kapasitas 1000 tempat gidur, penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat, presiden menetapkan covid-19 sebagai bencana nasional non alam, dan pemerintah RI memutuskan berlakunya pembatasan sosial berskala besar untuk seluruh Indonesia dengan mninimal 3 perintah yaitu belajar di rumah, bekerja dirumah, ibadah dirumah.

Selain itu Presiden memerintahkan K/L, Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan realokasi dan refokus APBN/APBD untuk kesehatan, jaminan sosial, dan umkm dan dunia usaha.

Sedangkan Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali dalam Webinar Launching SUN CSA, Kamis 16 APril 2020 menjelaskan bahwa Kebijakan percepatan gizi yaitu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari mulai pemerintah, mitra pembangunan, dunia usaha, organisasi masyarakat, akademia, dan media. Masing-masing melakukan tugasnya dengan baik, dari mulai upaya sosialisasi, edukasi, pelatihan, penelitian, kampanye, dukungan teknis dan lainnya.

Untuk Pemerintah melakukan rapid assesment dampak covid 19 terhadap ketahanan pangan dan gizi, memastikan gizi masuk ke dalam perencanaan darurat sampai di tingkat daerah mengutamakan kelompok rentan, sedangkan mitra pembangunan yaitu memprluas dukungan teknis sebagai respon terhadap pandemic covid-19 memperluas edukasi masyarakat melalui berbagai media, 

Untuk organisasi masyarakat, yaitu edukasi masyarakat terkait gizi selama pandemi, advokasi kepada pemangku kebijakan untuk memastikan program gizi menjadi prioritas selama dan setelah pandemi. Akademia yaitu terlibat memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, 

Sedangkan dunia usaha, mendukung perkembangan UKM dalam mengembangkan pangan lokal, membantu memberikan paket makanan dengan meminimalisasi adanya konflik kepentingan, mencegah terjadinya lonjakan harga pangan.