Data SIPBM Harus Dimanfaatkan untuk Kesra

Menyajikan sebuah data yang update dan terperinci apalagi berdasarkan identitas komlit sangatlah penting, dan sangat dibutuhkan oleh semua pengambil kebijakan, wajar saja jika beberapa OPD yang sudah menerapkan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) selalu ditunggu-tunggu. 

Di dalam sistem data SIPBM pendata adalah warga setempat yang memahami warganya, dan aplikasi yang digunakan menggunakan aplikasi SIPBM baik android maupun website, disana saat data sudah 90 persen saja akan tampak terlihat begitu jelas, bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat sekarang ini. 

Contoh saja, SIPBM Brebes dimana mayoritas desa menggunakan data SIPBM ini, karena dana yang digunakan berasal dari dana desa sehingga target selesai pun tidak sama antar desa, tapi pada prinsipnya mereka yang menganggarkan dana Desanya akan lebih mudah dalam penyajian datanya, karena data SIPBM itu berbasis sensus dan mereka yang tinggal 6 bulan di desa tersebut akan didata, namun bila warganya itu tidak tinggal di desa tapi punya KK atau KTP dimana alamat dkmisili ada desanyang didata SIPBM maka tidak masuk dalam pendataan SIPBM, filosofinya mencari penerima manfaat pembangunan secara riil di desa. 

Contoh grafik diatas misalnya, bagaimana ada informasi anak putus sekolah di satu desa, dengan menginformasikan dalam bentuk info grafis per RW lagi, saat diminta nama siapa saja yang putus sekolah dan alasannya putus sekolah itu apa, maka operator  sistem informasi  desa cukup klik saja di sistem, akan muncul by name by addres. 

Secara agregate atau rekapitulasi di level Kabupaten juga bisa dilihat, hanya saja bary sebatas pada data rekap secara total masing-masing Kecamatan, saat OPD membutuhkan lokasi intervensi maka data SIPBM bisa diminta detailnya dan akan mudah untuk melakukan rekonfirmasi atau mendatangi penerima sasaran program, apakah program yang akan disalurkan diterima oleh penerima sasarN atau tidak. 

Contoh, ada data anak putus sekolah di dat SIPBM sebanyak 200 anak di desa itu, kemudian dilaporkan ke kabupaten bahwa desa A, memiliki ATS 200 anak, lalu jika kita kumpulkan bersama tingkat Kabupaten maka akan muncul ribuan ATS di Kabupaten tersebut. 

OPD pengampu lalu mencoba untuk memanfaatkan data tersebut dengan meminta pelaksana program semisal GKB, didatangilah anak-anak yang putus sekolah trsebut kemudian mereka dimotivasi agar mau sekolah kembali, ternyata dari 200 anak yang dirayu di desa itu, hanya 20 anak yang mau dikembalikan, artinya ada perubahan hasil, bahwa ada anak yang dikembalikan ke sekolah. Begitu pula dengan data lainnya yang sangat penting apabila data SIPBM ini dimanfatkan oleh semua pihak dan memudahkan bagi pihak lain yang punya kebijakan untuk mengintervensinya. 

Sudahkah Kabupaten/Kota Anda pakai data SIPBM berbasis sensus? Ayo miliki segera.