Moci Karo Uwane di Brebes "Merdeka Belajar dan Dana BOS"

Dialog Interaktif " Moci karo Uwane"  sebuah program Pemerintah Kabupaten Brebes untuk mempublikasikan informasi tentang hasil-hasil pembangunan dan apa saja yang sudah dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga masyarakat bisa mendengarkan lewat radio sesuai jaringan Radio Singosari FM Brebes. Tusi kegiatan Moci Karo Uwane adalah Dinas Kominfotik Kabupaten Brebes. 

Model penyiaran yakni ada dua cara, pertama mobil siaran datang ke OPD nya langsung lalu menyiapkan pernak perniknya dulu, beberapa jam berikutnya sesuai jadwal langsung on air, mobil operasional siaran ini milik Pemerintah Daerah terlihat plat merah pada kendaraan yang dipakai. 

Kedua adalah pimpinan OPD nya datang ke tempat siaran radio, disana mereka harus datang 30 menit sebelum jadwal yang sudah ditentukan. Opsi satu dan dua itu ada pemberitahuan dari tim pengelola Moci Karo Uwane, baik bersurat maupun by phone, dan mereka yang ditugaskan minimal jabatan kasi yang diperkenankan untuk melakukan publikasi lewat siaran ini.

Beberapa Jurnalis dilibatkan untuk memandu jalannya dialog intaktif, mereka mendapatkan penugasan dari pihak penanggungjawab untuk bertanya kepada narasumber dan pihak narasumber nanti menjawab beberapa pertanyaan, karena materi tematik, sehingga para insan media ini harus belajar dan menyiapkan bahan sesuai dengan tema yang akan dibahas. 

Bagaimana Dialog Interaktif " Merdeka Belajar dan Dana BOS"

Kabid Dikdas Dindikpora Rojat dan Kasi Kurikulum Dindikpora Aditya Permana, kemarin mendapatkan tema pada dialog interaktif moci karo uwane adalah " Merdeka Belajar" tentunya materi yang disampaikan adalah bagaimana komitmen dari pihak Dinas untuk mengimplementasikan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 

Kabid Dikdas Dindikpora Rojat, S.Pd menjelaskan tentang Merdeka Belajar, dengan mengutip pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim karena konsep medeka belajar adalah konsep terbaru yang diusung oleh menteri sekarang.

Merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir, dan terutama esensi kemerdekaan berpikir ini harus ada di guru dulu. Tanpa terjadi di guru, tidak mungkin bisa terjadi di murid.

Menteri juga Nadiem juga mencontohkan, seperti yang dikutip di tempo.co bahwa banyak kritik dari kebijakan yang akan ia terapkan. Misalnya, kebijakan mengembalikan penilaian Ujian Sekolah Berbasis Nasional ke sekolah.

Salah satu kritik, kata Nadiem, menyebutkan banyak guru dan kepala sekolah yang tak siap dan belum memiliki kompetensi untuk menciptakan penilaian sendiri. Nadiem mengapresiasi kritik itu.

Untuk menjawab kritik ini, Nadiem mengatakan seharusnya tak ada orang yang meremehkan kemampuan seorang guru. Menurut dia, menjadi guru adalah tugas yang sulit.

Rojat juga menjelaskan tentang Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Brebes dimana Semua Kepala Sekolah dan Sivitas Akademikanya berkomitmen untuk memberikan rasa aman dan nyaman saat anak sedang berada di sekolah, murid harus berprestasi dan tidak ada kekerasan di dalam lembaga pendidikan, kalaupun ada, pihak Dinas Pendidikan akan memberikan edukasi secara terus menerus kepada sekolah sebagai bagian dari komitmen Sekolah Ramah Anak.

Selain itu, Dia juga menyampaikan perihal Gerakan Kembali Bersekolah, sebagai upaya Pemkab bersama masyarakat, media dan dunia usaha untuk mengembalikan anak tidak sekolah kembali bersekolah. Ini menjadi masalah bersama, dan harus diselesaikan secara komprehensif, tanpa dukungan yang kuat dari semua lini, maka program ini tidak bisa sukses apalagi mendapatkan penghargaan Sinovik top 45 di Indonesia. Semua yang dilakukan ini adalah bagian dari mendukung Idola yaitu Indonesia Layak Anak tahun 2030.

Rojat juga menyampaikan masalah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), disebutkan bahwa BOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Ketentuan regulasi terbaru sesuai dengan permendikbud No. 8 tahun 2020.

Dok Singosari FM

Tema yang menarik selain merdeka belajar, Rojat juga menyampaikan masalah dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai Permendikbud No. 8 tahun 2020 tentang tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Dijelaskan oleh Rojat, bahwa Dana Bos bertujuan untuk Membantu Biaya Operasional Sekolah, meningkatkan Aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik. Penerima dana BOS adalah Sekolah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional terdata pada Dapodik. Memiliki izin operasional, Memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 siswa selama 3 tahun terakhir.

Terkait masalah Alokasi dana BOS terdiri dari : Peserta Didik SD Rp 900.000/ siswa/ Tahun
Peserta Didik SMP Rp 1.100.000/ siswa/ Tahun
Peserta Didik SMA Rp. 1.500.000/ siswa/ Tahun
Peserta Didik SMK Rp 1.600.000/ siswa/ tahun
Peserta Didik SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB Rp 2.000.000/ siswa/ tahun

Untuk komponen penggunaan dana operasional penyelenggaran pendidikan di sekolah meliputi :
Penerimaan Peserta Didik,
Pengembangan Perpustakaan,
Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler,
Kegiatan asesmen/ evaluasi pembelajaran,
Administrasi Kegiatan Sekolah,
Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan,
Langganan daya dan jasa,
Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah,
Penyediaan alat multi media pembelajaran,
Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri,
Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian.

Adapun Larangan bagi Tim BOS Sekolah tidak boleh menggunakan dana BOS reguler antara lain : 

untuk disimpan dengan maksud dibungakan,
dipinjamkan kepada pihak lain,
membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
sewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah;
membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris Sekolah);
digunakan untuk pemeliharaan prasarana Sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
membangun gedung atau ruangan baru;
membeli saham; k. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program BOS Reguler atau perpajakan program BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan/atau Kementerian;
membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya;
melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di Sekolah yang bersangkutan

Kegiatan ini dilakukan kemarin, Selasa (03/03/2020) langsung dari Radio Singosari FM Brebes, semoga bermanfaat.