Berharap Wakil Rakyat Fokus pada Dapilnya

Wakil rakyat harus menjalankan tugasnya dengan baik, dari membentuk perda bersama Kepala Daerah, membahas dan menyetujui rancangan APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah, melaksanakan pengawasan Perda dan APBD. 

Selain tugas ini, sebagai anggota parlemen ada hal yang penting agar selama masa menjalankan amanat dan perannya, mereka juga harus merawat dapil atau daerah pilihannya, bila di dapilnya dikategorikan sebagai daerah yang masuk kategori tertinggal, terpencil atau terisolir atau dikenal dengan 3T, maka sebagai wakil rakyat harus menyuarakan dan memastikan bahwa di Dapilnya dikawal dengan baik termasuk penguasaan wilayah, data, anggaran daerah yang masuk di wilayah Dapilnya, dan mengawasi semua anggaran yang bersumber dari dana rakyat ini termonitor dengan baik. 

Salah satu cara agar termonitor dengan baik, maka mereka diperbolehkan untuk meminta rekapitulasi program di Organisasi Perangkat Daerah, tentunya dengan melihat juga awal perencanaan yakni RAPBD dan melihat setelah penetapan APBD. Mereka punya kewajiban untuk memahami dan menyampaikan kepada konstituennya, termasuk selama periodisasinya harus berpihak untuk kepentingan warga di dapilnya. 

Ketajaman dan penguasaan legislasi serta membaca dan menganalisis anggaran yang berpihak pada rakyat, menjadi modal kuat untuk melakukan posisi bargaining, begitu pula saat di level partainya juga ada misi untuk melakukan kerja-kerja politik, maka yang bersangkutan harus mampu dan menguasai strategi komunikasi dan penguasaan masalah yang ada dan solusi atas penyelesaiannya. 

Terkadang penguasaan masalah kemiskinan saja, ada yang paham atau menganggap biasa saja, kecenderungan berorientasi pada infrastruktur atau fisik dibandingkan dengan pemberdayaan. Pasalnya jika fisik tingkat pengukuran dan pengawasan memang terlihat langsung selain itu ada beberapa dampak yang bisa dirasakan dan dipamerkan kepada konstituen bahwa ini adalah kerja-kerjaku selama menjadi anggota parlemen. 

Semakin trust warga dengan kinerja wakil rakyatnya dan seseringnya wakil rakyatnya untuk silaturokhim dan menampung aspirasi lewat kelompok pikir atau pokkir. Warga selain bisa mengusulkan lewat musrengbangdes hingga musrengbangkab, lewat saluran pokir juga bisa dilakukan. 

Pokir itu saluran jaring aspirasi atau dikenal dulu aspirasi anggota dewan, dimana mereka memiliki saluran strategis untuk memasukan usulan di dapilnya melalui OPD, lalu di OPD akan dkawal dan dimonitor sama anggota parlemen tersebut. 

Hanya saja keterbatasan usulan pokir yang terbatas maka harus diprioritaskan oleh wakil rakyatnya siapa yang beruntung memperoleh anggaran apbd lewat usulannya, yang jelas akan diberikan ke lokasi desa dimana pemilih yang dulu mendukungnya. 

Pertimbangan memberikan dan memastikan dapilnya sesuai banyaknya pemilih saat pesta demokrasi sehingga dirinya terpilih harus dirawat, dampaknya semakin rawatan baik maka di periode selanjutnya akan mudah meraup suara kembali dengan mudah dan murah.

Jarang terjadi pada wakil rakyat untuk satu periode, mereka berharap nanti akan dipilih lagi dan memastikan daftar lagi di setiap ada even pemilu. Perkara dipilih kembali atau tidak sudah berusaha dan berikhtiar untuk jadi. Ini artinya mereka harus punya modal kuat baik secara financial maupun merawat basisnya. 

Semakin jarang anggota parlemen dalam merawat di dapilnya, maka akan semakin berkurang tingkat trust terhadap dirinya, dampak ikutannya adalah akan berkurang jumlah perolehan suaranya.