SDM Unggul, Tapi Budaya Buang Sampah Masih Terjadi

Jamaah haji baik reguler dan plus tetap saja menyisakan masalah sampah, dan ini sebagian sisa pemandangan di kompleks mina saat pelaksanaan jamah haji melakukan jamarot ula wustho aqobah. SDM unggul tapi budaya buang sampah masih terjadi di negeri orang.

Kondisi ini sepertinya terjadi tiap tahun, walaupun dalam pelaksanaan manasik haji ada materi etika atau adab bagi jamaah haji saat berhaji,salah satunya adalah jangan buang sampah sembarangan, namun antara teori dengan praktek ternyata tidak mulus dengan fakta di lapangan. 

Tema Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia adalah "SDM Unggul Indonesia Maju" Perubahan tersebut tertuang dalam surat No. B-779/M.Sesneg/SET/TU.00.04/07/2019, tentang Penyampaian Tema dan Logo Peringatan Hari Kemerdekaan Tahun 2019 yang ditandatangani pada 23 Juli 2019. 

Tema tersebut memiliki arti bahwa Republik Indonesia memiliki semangat untuk bisa membangun SDM yang unggul. Selain itu, Adita berharap dengan unggulnya SDM, dapat memajukan kesejahteraan Indonesia ke dalam persaingan global dunia.

Ternyata SDM Unggulpun, belum menjamin budaya bersih diterapkan, apalagi kalau ada daerah yang IPMnya dibawah rata-rata nasional, maka PR perubahan mental sangatlah penting. Apakah dengan perda sampah di tetapkan oleh legislatif kemudian aspek hukuman bisa diterapkan. Inilah pentingnya SDM yang unggul dan bisa menjadikan persaingan bagi daerah lain. 

SDM Unggul harus menjadi modal pembangunan, sepakat dengan tema kemerdekaan tahun 2019 ini, peningkatan kapasitas harus menjadi hal paling urgen, bagaimana bisa akan berdaya saing jima rata lama sekolah warga Indonesia adalah tingkatan sekolah dasar. Gerusan teknologi yang begitu dahsyat, namun tetap saja belum mendongkrak angka IPM atau HDI Indonesia di level international.

Di level daerah pun masih menyisakan masalah dengan daerah yang luas, masih banyak warga yang belum sekolah karena faktor ekonomi, belum lagi sebaran sekolah dan akses fasilitas pendidikan yang masih kurang, dan akses transportasi antar jemput anak sekolah.

Masih ada beberapa desa yang jalannya rusak, anggaran desa selama ini belum bisa untuk menyelesaikan infrastruktur di desanya, ketika meminta dana dari APBD Kabupaten dan Provinsi pun,belum tentu masuk dan mendapatkan qouta di wilayahnya, dibuat permintaan pemekaran kabupaten/kota pun agar azas pemerataan terjadi, itupun sulit untuk mendapatkan hak kesempatan yang sama.

Bayangkan saja misalnya di Kabupaten Brebes dengan luas kabupaten nomor 2 di Jawa Tengah dengan Jumlah Penduduk terbanyak di Jawa Tengah dan jarak antar desa juga harus ditempuh beberapa jam, maka pemimpin daerahnya harus melakukan terobosan yang berdampak pada masyarakatnya, di satu sisi masih ada ribuan Anak Tidak Sekolah yang harus bersekolah karena berbagai faktor, antara lain ekonomi, malas, akses, motivasi belajar rendah dan tidak ada regulasi bila anak tidak sekolah terus orangtua atau anaknya kena hukuman atau denda apa. 

Jadi PR yang begitu pelik, dan harus dicari solusi terbaiknya. Prinsipnya masih ada jalan menuju roma, ada masalah jelas ada solusi. Ssmoga bisa terpecahkan