Pilih Berbasis Sistem atau Political Will?

Ada hal menarik yang disampaikan kedua calon presiden (capres) saat debat terbuka terkait pelayanan publik. Capres No. 1 bertanya kepada Capres no. 2 terkait kepemerintahan, bagaimana mengubah pelayanan publik agar indeks transparansi meningkat. 

Capres no. 2 menjawab bahwa pentingnya politicall will suatu pemerintahan yang berwibawa, sekuat apapun metode, sistem yang ada tapi aparaturnya atau pejabatanya masih corrupt maka kondisi pemerintah dianggap masih rapuh atau lemah. 

Pengertian politicall will adalah basis keyakinan publik terhadap pemerintah. Jika saja publik yakin bahwa pemerintah mempunyai political will, maka publik akan memberi nilai bagus kepada pemerintah.

Mengutip di kamuslengkap.com political will adalah adanya kemauan politik dari pemerintah atau para pengambil kebijakan. Presiden SBY nampaknya memiliki political will yang kuat untuk segera menuntaskan kasus korupsi di berbagai bidang, hal ini ditandai dengan adanya evaluasi rutin pada KPK, Timtas Tipikor dan Kejaksaan Agung walaupun hasilnya belum memuaskan. 

Bagaimana dengan pendapat capres no. 1 terkait perbaikan sistem melalui Dilan atau digital melayani, untuk memberantaskan korupsi selain transparansi juga perlu penyederhanaan prosedur dan perbaikan sistem yang kuat dan pengamanan data. 

Jokowi mengatakan dalam pandangannya bahwa Untuk menerapkan konsep pemerintahan 'Dilan', diperlukan reformasi pelayanan publik lewat elektronik. Menurut Jokowi, diperlukan penajaman dan penyederhanaan kelembagaan termasuk peningkatan kualitas SDM aparatur dan  reformasi tata kelola.

Mengutip di tempo.co tercatat bahwa Manager Riset Transparency International Indonesia Wawan Sujatmiko mengatakan skor IPK Indonesia naik satu poin. "Skor IPK Indonesia tahun 2018 adalah 38, setelah 2016, 2017 skor IPK 37," kata Wawan Suyatmiko dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 29 Januari 2019. Ini artinya selama kepemimpinan Jokowi ternyata kenaikan indeks transparansi international.

Wawan mengatakan dalam naik turunnya skor IPK ditentukan berdasarkan sembilan indikator penilain, yaitu World Economic Forum, International Country Risk Guide, Global Insight Country Risks Ratings, IMD World Competitiveness Yearbook, Bertelsmann Foundation Transform Index, Economist Intelligence Unit Country Ratings, PERC Asia Risk Guide, Varieties of Democracy Project dan World Justice Project.

Jokowi juga menjelaskan bahwa, Dilan ini mampu mengurangi budaya korupsi selama ini, dan korupsi di negeri ini akan diberantas secara bertahap, untuk bisa hilang maka pendekatan Dilan menjadi jurus jitu sembari melakukan perbaikan sektor lainnya secara bertahap. 

Kedua capres ini telah memberikan opini kepada publik yang menarik tentunya antara pilihan perbaikan layanan publik dengan "Dilan " atau memilih "Political Will ".