Menakar Kedewasaan JK pada Kasus Setya Novanto

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa Setya Novanto menemui Freeport bukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI.

Menurut Kalla, negosiasi negara dengan Freeport dilakukan oleh Menteri ESDM dan tidak ada kaitannya dengan pimpinan DPR.

"Pasti bertemu bukan sebagai Ketua DPR karena tidak ada urusannya itu,". Dari sini pembaca mulai dapat merasakan keanehan, negosiasi kontrak adalah kewenangan Sudirman Said selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tapi yang bersangkutan sendiri yang melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan mengenai perilaku tidak terpuji Setya Novanto. Pak JK sebagai wakil kepala negara Anda hendaknya tidak melindungi, dan menghalang-halangi upaya penegakan hukum.

Kedua, walaupun samar namun dapat terlihat bahwa JK seolah ingin mengambil alih semua kewenangan, ingin mempengaruhi pandangan publik. Jika JK mengarahkan tindakan Sudirman Said hal tersebut wajar sebab Sudirman Said adalah bagian dari kelompok eksekutif yang berada di bawah kendali Presiden dan Wakil Presiden.

Namun ketika JK membuat prediksi dan penafsiran mengenai perilaku Setya Novanto, ini yang tidak wajar, bahkan mungkin bagi sebagian orang dianggap sebagai hal yang kurang ajar, sebab Setya Novanto adalah pimpinan lembaga Legislatif yang dalam trias politika menghendaki agar masing-masing kelompok fokus pada tugas pokok dan fungsinya masing-masing, bukan saling melindungi.

Ketiga, kita sama-sama sepakat jika kasus Setya Novanto adalah kasus besar, namun penejelasan dan pembelaan JK tidak berarti penting untuk menyelesaikan masalah Setya Novanto. Publik sebenarnya lebih mengharapkan penjelasan dari JK mengenai mutasi jabatan Budi Waseso. Opini dan isu yang berkembang pada publik Buwas berani menggeledah dan mengusut kasus pengadaan crane yang membuat Lino meradang. Isunya, Lino adalah orangnya Rini Soemarno, Rini Soemarno secara khusus berafiliasi dengan JK.

Masyarakat sebenarnya lebih mengharapkan penjelasan dari JK terkait masalah ini, sebab dalam wilayah kerjanya Pelindo adalah BUMN, berada dibawah kementrian, kementrian berada di bawah Wakil Presdien dan Presiden. Jika JK memberikan penjelasan tentang kasus Pelindo II hingga mutasi Budi Waseso ini baru tepat. Jika JK memberikan komentar terkait perilaku Setya Novanto itu yang tidak wajar.

Anda orang terhormat, kami bangga Anda menjadi perwakilan kami sebagai orang timur, tapi melihat tindak tanduk Anda saat berpasangan dengan Jokowi, sepertinya ada yang berubah, sampai saat ini setelah satu tahun lebih Anda menjabat  saya belum melihat tindakan berarti dari Anda. Saya melah kecewa dengan kasus mutasi Budi Waseso yang katanya pelaku intelektualnya adalah orang yang saya banggakan.

Masalah Setya Novanto sebenarnya juga mengaburkan batasan dan wilayah kerja DPR dan kelompok oposisi. DPR lembaga legislatif kok bisa-bisanya ia mengurusi sesuatu yang bukan tupoksinya, apalagi untuk kepentingan pribadi. Oposisi adalah kelompok yang menjadi filter, dan pengawas berbagai kegiatan eksekutif agar tidak melenceng dari jalur dan kepentingan rakyat. Tapi SN bukan hanya tidak menjadi pengawas tapi sebagai oposisi ia malah mengambil alih apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Oposisi macam apa ini. Memalukkan.