Keputusan Mesir untuk menggantikan pesawat F-16 buatan Amerika Serikat dengan Chengdu J-10C buatan China dalam rangka modernisasi pertahanan udaranya merupakan langkah yang logis mengingat pembatasan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan NATO.
Dari perspektif hukum, keputusan ini dapat dilihat sebagai bentuk kedaulatan Mesir dalam menentukan kebijakan pertahanannya, sesuai dengan ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pasal 51 Piagam PBB menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak untuk membela diri, baik secara individu maupun kolektif, jika terjadi serangan bersenjata. Oleh karena itu, Mesir memiliki hak untuk menentukan strategi dan alutsista yang paling efektif untuk melindungi kedaulatannya, termasuk melalui pengadaan pesawat tempur dari negara lain.
Mesir menghadapi pembatasan signifikan dalam memperoleh persenjataan canggih untuk pesawat tempurnya dari Amerika Serikat dan negara-negara NATO lainnya. Salah satu contoh nyata adalah ketidakmampuan Mesir untuk melengkapi pesawat Dassault Rafale dengan rudal “Meteor,” yang secara teknis lebih unggul dibandingkan AIM-120 AMRAAM yang dimiliki Israel. Pembatasan ini mencerminkan kepentingan geopolitik di mana kekuatan udara Mesir sengaja dibatasi agar tidak melampaui kemampuan Israel, sesuai dengan kebijakan kontrol ekspor senjata dari negara-negara Barat yang bertujuan untuk mendukung keamanan Israel di kawasan Timur Tengah.
Mesir memilih Chengdu J-10C sebagai alternatif pesawat tempur karena kemampuannya yang sebanding dengan F-16V buatan Amerika Serikat. Jet tempur ini dilengkapi dengan radar AESA dan sistem perang elektronik canggih, yang meningkatkan kemampuan pertahanan udara Mesir. Langkah ini merupakan strategi untuk mengatasi pembatasan yang diberlakukan oleh negara-negara Barat. Keputusan ini juga sesuai dengan UU Pertahanan Nasional Mesir, yang memberikan wewenang penuh kepada pemerintah untuk melakukan modernisasi dan pengadaan alutsista sesuai kebutuhan strategis negara.
Ketidakstabilan yang diakibatkan oleh konflik di Timur Tengah, terutama antara Israel dan Hamas, serta keterlibatan aktor-aktor regional seperti Iran dan Hizbullah, telah menciptakan ancaman signifikan bagi Mesir. Situasi ini membuat pembaruan pertahanan udara Mesir menjadi sangat mendesak. Dengan berbatasan langsung dengan Jalur Gaza, Mesir berada di bawah ancaman langsung, sehingga modernisasi kekuatan udaranya menjadi krusial untuk menjaga keamanan nasional.
Secara hukum, Mesir mengikuti kebijakan dalam negeri yang mengatur pengadaan alutsista, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1985 tentang Pertahanan Nasional. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pengadaan dan pembaruan alat pertahanan negara, selama pengadaan tersebut mendukung keamanan nasional dan kedaulatan negara. Keputusan Mesir untuk membeli J-10C dari China juga sejalan dengan prinsip “non-interference” yang diatur dalam Konvensi Bandung 1955, yang menyatakan bahwa setiap negara berhak menentukan kebijakan luar negerinya tanpa campur tangan dari negara lain.
Kerjasama pertahanan antara Mesir dan China telah berlangsung sejak tahun 1970-an, dengan Mesir secara konsisten membeli peralatan militer dari China, termasuk kapal selam dan destroyer. Langkah terbaru Mesir untuk mengakuisisi pesawat generasi kelima seperti J-10C dan J-31 mencerminkan upaya mereka untuk mendiversifikasi sumber persenjataan dan mengurangi ketergantungan pada negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, yang selama ini menjadi pemasok utama.
