Dalam menyambut kedatangan jet tempur Rafale, TNI Angkatan Udara (TNI-AU) perlu melakukan persiapan menyeluruh dari aspek hukum, strategis, teknis, dan logistik. Pengadaan pesawat ini merupakan langkah signifikan dalam memperkuat pertahanan udara Indonesia, namun integrasinya memerlukan manajemen yang tepat untuk memberikan dampak maksimal. Oleh karena itu, berbagai aspek seperti pengembangan infrastruktur, pelatihan personel, pengadaan logistik, dan penyesuaian doktrin operasional harus dikelola dengan cermat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut adalah analisis mendalam dan terstruktur mengenai persiapan TNI-AU dari perspektif hukum.
Pengembangan infrastruktur merupakan aspek krusial dalam menyambut kedatangan jet tempur Rafale. Pesawat canggih ini memerlukan fasilitas pangkalan udara yang mendukung operasionalnya, termasuk hanggar, landasan pacu, dan fasilitas perawatan yang sesuai dengan teknologi modern. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), TNI bertugas melaksanakan operasi militer untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur adalah bagian dari upaya memastikan kesiapan TNI-AU dalam melaksanakan tugas pertahanan udara.
Selain itu, Pasal 10 ayat (3) UU TNI juga menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas pangkalan udara. Ini berarti bahwa pembaruan fasilitas di pangkalan udara utama seperti Lanud Iswahjudi dan Lanud Hasanuddin harus diprioritaskan. Peningkatan infrastruktur ini tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap UU No. 34/2004, tetapi juga untuk memastikan bahwa Rafale dapat beroperasi secara maksimal dan aman.
Untuk memastikan efektivitas operasional jet tempur Rafale, personel TNI-AU, khususnya pilot dan teknisi, harus menjalani pelatihan intensif. Sistem avionik canggih pada Rafale, seperti radar AESA dan sistem peperangan elektronik SPECTRA, memerlukan keahlian khusus yang hanya bisa diperoleh melalui pelatihan formal dan praktis di pusat-pusat pelatihan Rafale, baik di Indonesia maupun di luar negeri, terutama di Prancis.
Secara hukum, pelatihan ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa setiap prajurit wajib meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya dalam menjalankan tugas-tugas pertahanan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan operasional. Pelatihan intensif ini tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan keandalan operasional TNI-AU dalam mengoperasikan teknologi terbaru seperti Rafale.
Sistem logistik yang efisien sangat penting untuk mendukung operasional berkelanjutan jet tempur Rafale. Pesawat ini memerlukan ketersediaan suku cadang yang konsisten dan sistem pemeliharaan yang terstruktur. Untuk memastikan kesiapan operasional, manajemen logistik yang melibatkan perjanjian dengan produsen Rafale, Dassault Aviation, harus direncanakan dengan baik.
Pasal 11 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa penyelenggaraan pertahanan negara harus didukung oleh sistem logistik terpadu dan efisien. Oleh karena itu, TNI-AU perlu mengembangkan sistem logistik yang mampu mendukung operasional jangka panjang pesawat Rafale. Sistem ini mencakup pengadaan suku cadang, manajemen perawatan, dan perjanjian logistik untuk memastikan kesiapan pesawat kapan saja diperlukan.
Jet tempur Rafale, dengan kemampuan omnirole-nya, dapat menjalankan berbagai misi seperti superioritas udara, serangan darat, pengintaian, dan pencegahan nuklir. Integrasi Rafale ke dalam sistem pertahanan TNI-AU memerlukan penyesuaian doktrin militer, terutama dalam operasi gabungan dengan pesawat lain seperti F-16 dan Sukhoi Su-27/30.
Penyesuaian ini harus dilakukan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa TNI melaksanakan strategi pertahanan negara yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ancaman yang dihadapi. Oleh karena itu, strategi dan taktik operasional harus disesuaikan dengan kemampuan canggih yang dimiliki Rafale agar pesawat ini dapat digunakan secara maksimal dalam operasi militer.
Pengadaan pesawat tempur Rafale oleh TNI-AU tidak hanya meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia, tetapi juga membuka peluang untuk memperkuat kerja sama militer dengan Prancis dan negara-negara lain pengguna Rafale seperti India, Qatar, dan Mesir. Peningkatan interoperabilitas dengan negara-negara tersebut sangat penting dalam menghadapi tantangan di kawasan Indo-Pasifik. Pasal 30 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2002 menegaskan pentingnya kerja sama internasional dalam memperkuat pertahanan negara, dengan menyatakan bahwa kerja sama militer dengan negara lain dapat memperkuat kemampuan pertahanan nasional, terutama dalam hal interoperabilitas dan teknologi pertahanan. Oleh karena itu, pengadaan Rafale dapat meningkatkan kemampuan Indonesia dalam operasi multinasional dan memperkuat aliansi strategis dengan negara-negara pengguna Rafale.
