PALU- Dalam mendorong Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu ikuti evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dan strategi penyusunan LKJIP 2024 serta Review Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng), Kamis, (29/2) Pagi.
Berpusat di Ruang Garuda Kator Wilayah, Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Raymond J.H. Takasenseran yang turut serta didampingi oleh jajarannya dan diikuti oleh seluruh peserta sebagai operator LKJIP daru satuan kerja se-Sulawesi Tengah.
Kadivmin, Raymond menekan pentingnya akuntabilitas dalam pemerintahan dan peran LKJIP dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan. LKJIP merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap isntansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
"Satker Kanwil Kemenkumham Sulteng saat ini melakukan pembenahan dan evaluasi yang perlu dilaksanakan. Target LKJIP harus naik 100% yang akan berdampak kepada naiknya tunjangan kinerja," ungkap Kadivmin Raymond
Bukan hanya itu, pada kegiatan kali ini juga membahas mengenai rencana aksi dalam percepatan perjanjian kinerja serta startegi khusus dalam penyusunan LKJIP 2024.
"Perlu adanya komitmen bersama dan persamaan persepsi dalam mecapai tujuan tersebut. semoga kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar," ujar Kadivmin Reymond
Mewakili LPKA Palu, Retno sebagai operator memastikan LPKA Palu akan siap sepenuhnya untuk berkontribusi serta mebuktikan dalam penerapan pelaksanaan LKJIP tahun 2024.
"Pastinya LPKA Palu akan siap menorehkan prestasi, kita akan terus melakukan koordinasi dalam peningkatan pelaksanaan LKJIP, tentu perlu startegi yang dibangun bersama," pungkas Retno
HUMAS LPKA PALU
