Memaknai Sembilan Tahun Perdamaian

“Perjuangan bukan untuk kekuasaan, tetapi untuk sebuah harga diri. Hanya pada saat seluruh rakyat sudah mempunyai harga diri, saat itulah ia akan merdeka!” (Teungku Hasan Muhammad Di Tiro).

Ternyata, 38 tahun sudah azan pertama di Gunung Halimun sebagai penanda ureueng Aceh sepakat tegak sama tinggi dan duduk sama rendah, demi membebaskan tanah indatu dari rasa terjajah. Sejak itu, semerbak bau menyatu dalam amis darah, gedung sekolah dibakar beserta rumah-rumah yang sudah diberi tanda merah. Namun, tiada sekali jua terucap kata menyerah tanda takluk dalam kondisi kalah, meski sampai tetes penghabisan darah. Berkali-kali ajakan menyerah oleh pemerintah, tapi tiada jua seujung lidah untuk Aceh memungut sumpah bahwa menyerah hanya milik lamiet penjajah.

Sungguh, semua kuasa dan ketentuan dari Allah, manusia hanya pemilik kaul dengan segala janji dan sumpah. Suratan sudah, bahwa air laut meruah di akhir tahun 2004 merupakan cara pembersihan segala darah di segenap daerah agar Aceh mesti berdamai dari kecamuk yang sudah-sudah. Teungku, saya percaya damai bukan berarti menyerah sehingga terlalu naif memaknai orang-orang yang meneken perdamaian berarti takluk pada penjajah. Damai hanya strategi sejarah untuk Aceh bangkit dan menyatukan langkah. Damai bukan berarti mangkir dari sumpah.

Ironisnya, damai yang mesti dijadikan alat merawat ingatan dan membentuk persatuan demi memungkut fragmen sejarah yang berserakan, malah oleh sebagian orang-orang Teungku menjadikannya kesempatan saling rebut kursi jabatan. Setidaknya ini yang terbaca di media serupa koran terbitan kampung kita seolah diutarakan oleh sekelompok orang yang tak dapat bagian.

Ingatlah, sembilan tahun sudah kesepahaman GAM dan RI diukir, tetapi belum juga niscaya arti perdamaian sejahtera yang sempat Teungku nukil, kecuali rekan-rekan seperjuanganmu yang pelan-pelan membuka tabir. Pelan-pelan, Teungku. Pelan sekali mungkin, mulai tampak mana yang setia dan mana yang mangkir, meski semua mengaku diri sebagai pengikut setia Teungku dengan segala takbir.

Harusnya, sembilan tahun perdamaian sudah dapat memberikan rakyat jaminan hidup berkenyamanan, berketenteraman, dan berkeharmonisan, bukan hidup dalam berketakutan. Nyatanya, usia tahun kesembilan perdamaian, masih ada tindak laku kekerasan yang berujung pada pembakaran dan kematian. Terkadang teman yang dulu sama di hutan kini dianggap musuh hanya karena sedikit beda pandangan sehingga harus dihabisi di depan rumah makan. Seolah ada sebuah pernyataan, orang-orang yang dulu sama berjuang saja bisa “disekolahkan” di tengah keramaian, apalagi rakyat kecil kacangan. Sengaja atau tidak, pemandangan serupa ini telah membuat rakyat kurang simpati pada titah perjuangan. Dulu, dari telur ayam sebutir rakyat kumpulkan untuk menguatkan barisan perjuangan. Bersebab itu, sudah saatnya perdamaian ini memberikan rakyat rasa aman, paling tidak untuk mencari kebutuhan hidup sehari semalam, karena buah perdamain Aceh sejatinya bukan hanya untuk kelompok pejuang.

Berkali-kali, seakan sudah pemandangan saban pesta demokrasi, baik saat pemilihan kepala daerah sendiri maupun pemilihan presiden negeri pertiwi, ada saja yang mesti jadi tumbal dan mati ngeri. Dulu, pesta demokrasi di jaman konflik, tiada nyawa rakyat Aceh yang dijual-beli. Sekarang, pesta demokrasi di era perdamaian, selalu ada saja darah yang ditumpahkan, pembakaran kendaraan, bahkan penghilangan nyawa teman seperjuangan. Inikah cita-cita perdamaian?

Heran, sepanjang usia perdamaian ini ada saja orang-orang sisa pergerakan yang membuka tabir kelam seolah ada pengkhianatan terhadap sumpah perjuangan. Belum pudar dalam ingatan, wawancara salah seorang pembesar pergerakan perjuangan dengan sebuah stasiun televisi swasta setahun silam. Dalam wawancara itu, ia sempat menyatir beberapa nama pelakon “pengkhianat” perjuangan. Seolah ada bahasa yang lancung diucapkan bahwa setiap orang yang kini menduduki kursi jabatan di pemerintahan adalah lamiet penjajahan. Tak adakah pilihan kata lain yang lebih sepadan semisal bahwa dari kursi pemerintahan, sesungguhnya perjuangan masih dapat diteruskan?

Selalu saja, ada sumpah serapah dilancungkan segelintir orang seolah perdamaian ini begitu haram untuk membangun Aceh dari sistem pemerintahan. Apakah dari balik gedung pemerintahan mustahil membina Aceh menjadi sebuah negeri yang berkedaulatan? Apakah kemerdekaan itu selalu harus digerakkan dari dalam hutan?

Malu, Teungku! Malu pada bangsa-bangsa besar di belahan dunia. Malulah jika sekarang sesama rekan seperjuangan saling bertuduhan dalam cuap-cuap di media serupa koran. Dulu, di hutan sepiring sama nasi dimakan, sebantal sama kepala ditidurkan, bahkan sehelai baju saling bertukaran. Tak semestinya perdamaian ini diisi dengan saling melempar kesalahan. Seharusnya, era perdamaian ini, saat rakyat kecil sudah bebas mencari makan, strategi menguatkan bangsa bertuah dikuatkan. Sejarah tidak mesti selalu diciptakan dari dalam hutan, tapi juga bisa dari balik perpustakaan. Bukan saatnya mengajarkan generasi Aceh menaruh senjata dalam genggaman, jika hanya untuk menodongkan pada saudara seketurunan. Berpikirlah untuk menciptakan kesempatan bagi regenerasi mengukir sejarah melalui pena dan perpustakaan.

Harus diingat, perdamaian sejatinya bukan hanya perkara kenyamanan dan ketenteraman. Perdamaian juga bicara soal kebebasan dan kemerdekaan: merdeka dalam ekonomi, merdeka dalam pendidikan, merdeka dalam menjalankan ibadah kepada Tuhan. Sudah saatnya, perdamaian ini memberikan kemerdekaan kepada rakyat dalam memenumi kebutuhan: sandang, pangan, dan papan. Perdamaian ini harusnya juga memberikan kemerdekaan bagi regenerasi dalam mendapatkan pendidikan: selayak-layaknya dan setinggi-tingginya. Perdamaian ini pula mestinya dapat memberikan kemerdekaan bagi rakyat dalam memenuhi kebutuhan spiritual: bebas aktivitas ibadah tanpa harus dicurigai bahwa yang memakai peci adalah GAM atau yang mengaji di dayah adalah sparatisan.

Sungguh, hanya dengan begitu harga diri rakyat dan harga diri bangsa ini dapat dimartabatkan, sesuai seperti Teungku punya ungkapan yang saya kutip di atas: “Perjuangan bukan untuk kekuasaan, tetapi untuk sebuah harga diri. Hanya pada saat seluruh rakyat sudah mempunyai harga diri, saat itulah ia akan merdeka!” Dirgahayu Perdamaian Aceh!

Herman RN, alumnus Pascasarjana Unsyiah,

mengajar di Fatoni University, Thailand.