Koda Troya Jokowi, Al Muktabar

Hallo guys, selamat menyambut Idul Fitri 14444 Hijriah. Pastinya kamu yang bisa mudik bercengkrama dengan keluarga  di kampung halaman merasa plong dan bahagia. Namun bagi pejabat yang ada di Provinsi Banten pastilah degdegan..Wkwkkw.. Ini tak lain adalah sikap kekeh  Bebegig Al-Muktabar yang berdiri tegak, tidak mau terbawa pada permainan Para Pejabat Eselon 2 di Lingkungan Provinsi Banten yang diduga berlumuran dengan praktek korupsi. Budaya korupsi yang sudah mengakar di lingkungan provinsi Banten memang harus dihadapi dengan extra. Dan Al-Muktabar yang nyentrik itu bisa jadi adalah Kuda Troya yang dimasukan Pak Jokowi untuk masuk ke Banten dan menyelamatkan "Banten" dari tangan-tangan jahil, persekongkolan pengusaha hitam dan pejabat bejat.

Bisik-bisik dari lingkar istana, bukan tanpa dasar Pak Jokowi memasukan AlMuktabar. Lelaki yang lahir di Jakarta dan pernah melanglangbuana ke berbagai negara ini adalah salah satu konseptor, orang kepercayaan Pak Almarhum Soeryadi Soedirja (Menteri Dalam Negeri_Era Gusdur) dalam hal pembentukan Provinsi Banten. Karena itulah saat Provinsi Banten terwujud Tahun 2000, Almuktabar menjadi Assabiqunal Awwalun yang ditugaskan Mendagri di Banten. Ia sudah S2 saat itu, AlMuktabar langsung menduduki posisi Kapala Bagian di DKP dan Kabag di Biro Ekonomi. Karena itulah jika berbicara tentang pengembangan ekonomi dan kelautan di Banten, bapak yang selalu bernampilan klimis ini fasyeh sekali. Ia hapal Panjang Garis Pantai dari Tanjung Kait di Utara Tangerang, berbatasan dengan Jakarta, sampe di Cibareno di Ujung Pantai Selatan Bayah. Sebelum masuk Banten Saya liat, beliau S2 yang bukan ecek-ecek. Satu S2 Ketahanan Nasional di Universitas Gajah Mada, jadi pastilah belajar perencanaan yang berbasis pada ketahanan nasional. S2 satunya adalah dari NewYork Amerika Serikat. Saya rasa di Banten tak banyak pejabat yang memiliki gelar serius ini. Hehhe. 

Jadi wajarlah, sosok AlMuktabar saat itu dipercaya oleh Pak Soeryadi Soedirja. Ia bahkan ditengteng ke Pak Tb. Farih Naril, Mardini dan segenap pengurus Paguyuban Warga Banten (PuwnTen) masuk ke dalam kepengurusan saat itu. Menurut informasi beberapa tokoh, dan diakui oleh Pak Mardini, Al juga seringkali membuatkan presentasi dan naskah pidato Ketua Puwnten Pak Tb. Farich.

Di internal birokrasi tentu karena keilmuannya yang Quantum itu, Al menjadi bintang, ia dekat Gubernur Djoko Munandar. Mungkin pernah sama-sama di luar  negeri ya jadi nyambunglah dengan Gubernur Djoko selain juga karena dia dekat dengan tokoh.  Tapi seperti kita ketahui, saat serius  meletakkan pondasi pengembangan ekonomi di Provinsi Banten, terjadi guncangan politik di Banten. Gubernur Djoko tersangkut kasus korupsi (Putusan MA tak terbukti). Al, tentu tak memiliki partner dalam  mewujudkan konsep yang ia diskusikan dengan  pak Soeryadi dan para tokoh. Maka ia memilih untuk pindah sementara ke Kemendagri dan ditempatkan Direktorat kerjasama internasional. Hal tersebut yang membuat Al memiliki jaringan luas di dalam dan luar negeri. Ia kemudian memilih mengabdi menjadi fungsional di Kemendagri bahkan sampai menjadi Ketua Umum  Ikatan Widyaswara. Posisi prestisius untuk seorang pengajar di lingkungan ASN.

Di saat kariernya menanjak, Al yang sudah mapan menjadi dosen itu, kemudian diberi tugas untuk kembali ke Banten, menjadi Sekda di Provinsi Banten. Awalnya ia menolak, namun dorongan pak Menteri Dalam Negeri Cahyo membuatnya kia tidak bisa menolak, terlebih ia mengingat masa perjuangan dengan Pak Soeryadi dan Gubernur Djoko. Posisi itu ia ambil setelah berdiskusi dengan para tokoh-tokoh Banten di Jakarta.  

Dipecat Gubernur

Al ini menurut saya unik sekali.  Mungkin satu-satunya Sekretaris Daerah (Sekda) yang dipecat Gubernur Definitif namun kembali lagi dan bahkan menduduki posisi Pj. Gubernur. Proses pemecatannya memang membetot perhatian publik. Bahkan ia selama enam bulan telah  digantikan oleh Pelaksana Tugas (Plt). Sesuai aturan seharusnya Sekda diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Tapi dengan lantang Gubernur Wahidin berani memecatnya, dengan alasan, Surat Pemberhentian oleh Presiden akan segera terbit. Sampai  AlMuktabar balik lagi dan Wahidin Halim Demisioner SK Pemberhentian AlMuktabar tak kunjung terbit.  Artinya Pemecatan  AlMuktabar oleh Gubernur Wahidin Halim tidak syah. Gak kebayang ya, jika seluruh kebijakan sepanjang Pak AlMuktabar di "Offkan* itu digugat ke PTUN..wkwkw,, bisa-bisa Wahidin dan Andika masuk prodeo..Kali ya.,

Tapi  bukan itu yang mau ogut sampaikan, tersiar kabar, bahwa Pak WH sendiri tidak paham dengan alur dan mekanisme yang berjalan saat proses pemecatan ini. Di sisi lainnya,, Pak Al adalah duri di rezim WH-Andika. Kenapa menjadi duri, AlMuktabar dianggap bandel dan tidak mau dikendalikan oleh WH-Andika. Informasi dari dalam pendopo terungkap, Almuktabar yang bisa dikatakan Kuda Troya Jokowi berpatokan pada aturan dan mekanisme masyarakat dalam pijakan politik anggaran. Kepetingan-kepentingan politik itu juga harus selaras dengan kepentingan masyarakat sehingga outputnya untuk masyarakat banyak, bukan kelompok atau perorangan apalagi berbasis proyek. Tidak ada bagi-bagi proyek. Karena itulah dampak dari sikap Pak Al yang "kekeuh" on the track dianggap sebagai hambatan. Pada zaman WH, Meskipun Pak Al Eselon 1 yang notabene pembina ASN di Banten, namun ia "dilewati"  oleh Eselon 2 alias Kepala OPD. "Nyaris tak ada yang koordinasi kepada pihak sekda. Semua langsung ke Pak Wahidin," jelas sumber itu. Karena itulah  mungkin terbangun sebuah kecanggungan terhadap Pak Al, Ketika beliau menjadi PJ. Gubernur. "Kepala OPD-OPD enggan  berkomunikasi dengan Pak Al, karena canggung dan malu. Padahal kalau profesional, para pejabat itu harusnya tegak lurus patuh kepada AlMuktabar," ungkap sumber itu.  

 

Serangan Terhadap Almuktabar

Di sisi lain, pak Al tidak berubah pada gayanya yang selektif dalam politik anggaran. Pak Al, tidak terpengaruh dengan tekanan politik dan Pressure Group. Karena sulitnya diajak "kolaborasi" beberapa oknum OPD ini mencari perlindungan kepada orang yang dianggap dekat  dan bisa mempengaruhi pak Al. Ada yang masuk lewat pendekatan partai yang dianggap pengusung dalam hal ini PDIP, Media, Tokoh, Kiyai, pengusaha dan lain sebagainya. Mereka meminta petunjuk orang-orang tersebut agar bisa "menjaga" posisi mereka dari rotasi atau mutasi. Sementara mereka yang melihat peluang meminta dibantu untuk promosi. Beberapa pejabat (eselon 2,3 dan 4) itu banyak terjebak dan menyerahkan "proyek" atau PL kepada orang-orang tersebut. Ada Elit PDIP infonya menjadi "Pelindung" OPD-OPD besar dan sebagai kompensasinya elit tersebut mendapatkan banyak proyek.